Pemeriksaan Sylvi

Seret Presiden Jokowi di Kasusnya, Kapolri Jadi Galau

ISTIMEWAAkun Twetter Sylviana https://twitter.com/sylviana_murni

Jakarta - Rupanya pihak Bareskrim Mabes Polri dianggap asal-asalan membuat panggilan kepada Sylviana Murni dengan menyebutkan jika Sylvi akan diperiksa terkait dengan dana Bantuan Sosial (Bansos).

Usai menjalani pemeriksaan, ternyata FAKTA yang terungkap malah mengagetkan seperti yang diungkap di akun twitter resmi Sylviana https://twitter.com/sylviana_murni yang dirangkum di https://chirpstory.com/li/344420 , yaitu sebagai berikut

(1) Surat Panggilan dari Polri ada Kesalahan

“Dalam surat panggilan ini, memang dipanggil atas nama saya tapi di sini ada kekeliruan yaitu di sini (surat panggilan) tentang pengelolaan dana bansos Pemprov DKI Jakarta. Padahal itu bukan dana bansos tetapi ini adalah dana hibah,” kata Sylvi

(2) Dana Hibah Yang Tanda Tangan Jokowi

Sylviana mengatakan Joko Widodo (Jokowi) yang saat itu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, yang menandatangani SK Gubernur Nomor 235 Tanggal 14 Februari 2014 tentang dana hibah.

Berikut selengkapnya disampaikan Sylviana melalui akun twitternya @sylviana_murni:

1. Klarifikasi atas surat Bareskrim Dit TPK no. B/PK-86/l/2017 tgl 18 Jan 2017 ttg Permintaan Keterangan dan Dokumen bahwa penyelidikan Pengelolaan Dana Bansos Pemprov DKI Jakarta *SEHARUSNYA* Dana *HIBAH*

2. Hal tsb berdasarkan Kep Gub no 235 Tahun 2014 ttg Pengurus Kwarda Gerakan Pramuka Prov DKI Jakarta masa bhakti 2013-2018 tgl 14 Feb 2014 di ttd Gub DKI Jakarta, Bpk.Joko Widodo, dalam diktum kedua nya tertulis Biaya Operasional Pengurus Kwarda Gerakan Pramuka Prov DKI. Biaya Operasional Pengurus Kwarda Gerakan Pramuka Prov DKI dibebankan kpd APBD melalui belanja HIBAH.

3. Tentang penggunaan Belanja HIBAH sesuai proposal, ada kegiatan yang tidak dilaksanakan dan dananya telah dikembalikan ke Kasda DKI JKT.

4. Pengembalian Dana Hibah yang telah disetorkan ke Kas daerah adalah sbb:
- 2014 sebesar 35 juta
- 2015 sebesar 801 juta

5. Telah dilakukan audit oleh Kantor Akuntan Publik Terdaftar Armandias dengan No. 192/GA/ARD/PM/RDM/VI/15 pd tgl 22 Juni 2015 dengan hasil WAJAR.

6. Saat ini saya sedang non-aktif sebagai Ketua KWARDA DKI JAKARTA sampai dengan PilGub DKI JAKARTA 2017.

7. Sebagai Warga Negara yang baik, kami selalu SIAP mengikuti prosedur yang ada.

Sementara itu Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, Lembaga Dakwah Khusus DKI Jakarta, Mohamad Naufal Dunggio menantang Kapolri untuk memeriksa Jokowi.

“Kasusnya sudah bergulir, harus tetap lanjutkan, Karena Jokowi yang menandatangani. Maka Jokowi harus diperiksa sebagai saksi,” ujar Naufal menantang Kapolri.

Naufal mengingatkan pihak Polri, jika kasus ini dihentikan karena keterlibatan tanda tangan Jokowi ketika menjadi Gubernur DKI, maka moralitas institusi Polri akan semakin terpuruk. Karena rakyat sudah bisa menilai kemana arahnya.

“Menurut saya apa yang dikatakan oleh Naufal sangat benar, saat ini sepertinya Polri sedang membuat blunder karena ternyata bukan dana bansos tapi hibah,” ujar Abdullah Kelrey Ketua Indonesian Youth Solidarity, yang yakin jika Sylviana lolos lagi seperti kasus Masjid Al Fuz Kantor Walikota Jakarta Pusat.

“Sepertinya Polisi galau hari ini, karena terjerat nama Jokowi yang terseret melalui tandatangannya, sementara kasus sudah dibuka,” ujar Dullah. Rupanya pihak Bareskrim Mabes Polri dianggap asal-asalan membuat panggilan kepada Sylviana Murni dengan menyebutkan jika Sylvi akan diperiksa terkait dengan dana Bantuan Sosial (Bansos).

Usai menjalani pemeriksaan, ternyata FAKTA yang terungkap malah mengagetkan seperti yang diungkap di akun twitter resmi Sylviana https://twitter.com/sylviana_murni yang dirangkum di https://chirpstory.com/li/344420 , yaitu sebagai berikut

“Dalam surat panggilan ini, memang dipanggil atas nama saya tapi di sini ada kekeliruan yaitu di sini (surat panggilan) tentang pengelolaan dana bansos Pemprov DKI Jakarta. Padahal itu bukan dana bansos tetapi ini adalah dana hibah,” kata Sylvi, Jumat, (20/1/2017).

(2) Dana Hibah Yang Tanda Tangan Jokowi

Sylviana mengatakan Joko Widodo (Jokowi) yang saat itu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, yang menandatangani SK Gubernur Nomor 235 Tanggal 14 Februari 2014 tentang dana hibah.

Berikut selengkapnya disampaikan Sylviana melalui akun twitternya @sylviana_murni:

1. Klarifikasi atas surat Bareskrim Dit TPK no. B/PK-86/l/2017 tgl 18 Jan 2017 ttg Permintaan Keterangan dan Dokumen bahwa penyelidikan Pengelolaan Dana Bansos Pemprov DKI Jakarta *SEHARUSNYA* Dana *HIBAH*

2. Hal tsb berdasarkan Kep Gub no 235 Tahun 2014 ttg Pengurus Kwarda Gerakan Pramuka Prov DKI Jakarta masa bhakti 2013-2018 tgl 14 Feb 2014 di ttd Gub DKI Jakarta, Bpk.Joko Widodo, dalam diktum kedua nya tertulis Biaya Operasional Pengurus Kwarda Gerakan Pramuka Prov DKI. Biaya Operasional Pengurus Kwarda Gerakan Pramuka Prov DKI dibebankan kpd APBD melalui belanja HIBAH.

3. Tentang penggunaan Belanja HIBAH sesuai proposal, ada kegiatan yang tidak dilaksanakan dan dananya telah dikembalikan ke Kasda DKI JKT.

4. Pengembalian Dana Hibah yang telah disetorkan ke Kas daerah adalah sbb:
- 2014 sebesar 35 juta
- 2015 sebesar 801 juta

5. Telah dilakukan audit oleh Kantor Akuntan Publik Terdaftar Armandias dengan No. 192/GA/ARD/PM/RDM/VI/15 pd tgl 22 Juni 2015 dengan hasil WAJAR.

6. Saat ini saya sedang non-aktif sebagai Ketua KWARDA DKI JAKARTA sampai dengan PilGub DKI JAKARTA 2017.

7. Sebagai Warga Negara yang baik, kami selalu SIAP mengikuti prosedur yang ada.

Sementara itu Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, Lembaga Dakwah Khusus DKI Jakarta, Mohamad Naufal Dunggio menantang Kapolri untuk memeriksa Jokowi.

“Kasusnya sudah bergulir, harus tetap lanjutkan, Karena Jokowi yang menandatangani. Maka Jokowi harus diperiksa sebagai saksi,” ujar Naufal menantang Kapolri.

Naufal mengingatkan pihak Polri, jika kasus ini dihentikan karena keterlibatan tanda tangan Jokowi ketika menjadi Gubernur DKI, maka moralitas institusi Polri akan semakin terpuruk. Karena rakyat sudah bisa menilai kemana arahnya.

“Menurut saya apa yang dikatakan oleh Naufal sangat benar, saat ini sepertinya Polri sedang membuat blunder karena ternyata bukan dana bansos tapi hibah,” ujar Abdullah Kelrey Ketua Indonesian Youth Solidarity, yang yakin jika Sylviana lolos lagi seperti kasus Masjid Al Fuz Kantor Walikota Jakarta Pusat.

“Sepertinya Polisi galau hari ini, karena terjerat nama Jokowi yang terseret melalui tandatangannya, sementara kasus sudah dibuka,” ujar Dullah.

Komentar

Loading...