Dana Hibah untuk Eks Kombatan GAM

MPD Aceh Minta Kejati Ungkap Aktor Penyelewengan Dana Rp 650 Miliar

AJNN.NETMPD Aceh melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh, Kamis (2/2/2017).

Banda Aceh - Puluhan massa yang tergabung dalam Masyarakat Pro Demokrasi (MPD) Aceh melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh, Kamis (2/2/2017).

Mereka meminta Kejati Aceh berani dan tegas dalam mengungkap aktor-aktor yang diduga telah menyelewengkan dana untuk kesejahteraan mantan kombantan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sebesar Rp 650 milyar.

Koordinator Aksi, Muslem, menyampaikan hal ini perlu dilakukan mengingat proses reintegrasi pasca penandatanganan MoU Helsinki sangatlah panting, dan dana yang sangat besar tersebut setidaknya menjadi harapan bagi para mantan kombatan GAM untuk meningkatkan taraf hidup dan ekonomi mareka.

"Kita sangat menyayangkan, kondisi miris di tengah banyaknya mantan kombantan GAM yang belum meningkat kesejahteraannya muncul dugaan penyelewengan dana Rp 650 milyar," kata Muslem saat menyampaikan orasinya di depan kantor Kejati Aceh, Kamis (2/2/2017).

Menurut Muslem, proses pembangunan perdamaian Aceh dengan anggaran yang melimpah justru sebagian mantan kombatan seperti terlupakan dan kondisinya sangat kontras jika dibandingkan dengan pimpinan-pimpinan GAM yang sekarang hidup dalam kemewahan. Pola gaya hidup seperti ini membuat kesenjangan signifikan.

Kata Muslem, dengan tidak jelasnya peruntukan dana Rp 650 milyar yang diplotkan dari uang rakyat yang semestinya menjadi salah satu upaya untuk peningkatan ekonomi para mantan kombantan justru menghancurkan harapan mereka, hal ini terbukti dari banyaknya para mantan kombantan tidak menerima dana tersebut, sedangkan pada kenyataannya dana itu sudah dianggarkan untuk mereka.

"Kejati Aceh harus benar-benar merespon suara publik dan para mantan kombantan GAM, karena dana tersebut tidak hanya menjadi persoalan hukum semata tetapi juga menyangkut hajat hidup dan memberikan rasa keadilan bagi mantan kombatan GAM dan masyarakat Aceh secara holistik," pintanya.

Untuk itu, lanjut Muslem, pihaknya mendorong Kejati Aceh agar tidak takut pada intervensi politik apapun dalam mengungkap kasus tersebut, dan mengusut secara tuntas siapapun yang diduga ikut terlibat, baik dia pimpinan partai atau pejabat pemerintahan.

Sumber:ajnn.net
Rubrik:AcehNews

Komentar

Loading...