Perbedaan Pendapat

Bolehkah Perempuan Menjadi Pemimpin ?

FOTO | ISTIMEWABolehkah Perempuan Menjadi Pemimpin

Perdebatan mengenai boleh tidaknya memilih perempuan sebagai pemimpin selalu ada dari waktu ke waktu. Meski kini kita temui kepala Desa, Camat, Bupati, atau Gubernur Perempuan, namun bukan berarti sudah ada kesepakatan mengenai hal ini. Justru, isu ini terus digulirkan, terutama menjelang pemilihan pemimpin di level-level tertentu, termasuk level Presiden.

Hadits yang sering dikutip saat membicarakan pemimpin perempuan, “Abu Bakrah berkata, Rasulullah SAW bersabda: 'Siapakah yang memimpin urusan penduduk Persi? Mereka menjawab, 'Seorang wanita.' Beliau bersabda, 'Tidak akan beruntung kaum yang menyerahkan urusannya kepada mereka,'” (Kitab Ahmad, hadits no 19603).

TAK BOLEH JADI PEMIMPIN APA PUN?

Ibnu Katsir saat menafsirkan QS An-Nisa (4): 34 menyatakan bahwa laki-laki adalah pemimpin kaum perempuan karena menurutnya laki-laki lebih utama dari perempuan. Alasan itu pula yang membuat Allah hanya memilih laki-laki sebagai Nabi. Begitu juga raja yang agung, posisi jabatan hakim, dan lainnya

Ulama kontemporer yang tidak memperbolehkan perempuan menjadi pemimpin di level apa pun, Syaikh Abdullah bin Baz, menyebutkan dalam Majmuk Fatawa Ibn Baz, kepemimpinan perempuan untuk riasah ammah lil muslimin itu tidak diperbolehkan berdasarkan dalil QS An-Nisa ayat 34. Riasah ammah yang dimaksud, semua jabatan tinggi, seperti Hakim, Menteri, Gubernur, Bupati, dan semua posisi yang membawahi laki-laki.

Hukum dalam ayat tersebut, menurut bin Baz, mencakup kekuasaan laki-laki dan kepemimpinannya dalam keluarga, dan tentu saja di wilayah publik. Ia bersandar pada hadits dari Abu Bakrah di atas.

“Tidak diragukan lagi bahwa hadits ini menunjukkan haramnya kepemimpinan perempuan pada otoritas umum atau otoritas kawasan khusus. Karena semua itu memiliki sifat yang umum,“ tulis bin Baz dalam Majmuk Fatawa Ibn Baz.

KHALIFAH, QADHI DAN KEPALA NEGARA

Syaikh Taqiyuddin An Nabhany dan Abdul Qodim Zallum dalam kitab Nizhamul Hukm fil Islam, menulis tujuh syarat mutlak yang harus dipenuhi calon khalifah (yang ditafsirkan Syaikh Taqiyuddin sebagai kepala negara kaum Muslimin) yaitu: Muslim, laki-laki, baligh, berakal, adil, merdeka, dan mampu.

Imam Al-Qurthubiy pun, dalam tafsirnya Al-Jaami’li Ahkam Al-Qur’an, menyatakan, “Khalifah haruslah seorang laki-laki dan mereka (para fuqaha) telah bersepakat bahwa perempuan tidak boleh menjadi imam (khalifah). Namun mereka berselisih tentang bolehnya perempuan menjadi qadhi (hakim dalam pemerintahan Islam) berdasarkan diterimanya kesaksian perempuan dalam pengadilan.” Namun Ibnu Jarir Ath-Thabari, Abu Hanifah, dan Ibnu Hazm masih membolehkan jika perempuan menjadi perdana menteri atau hakim.

Para ulama bersepakat, perempuan tidak boleh memegang kekuasaan tertinggi apabila penguasa tersebut memiliki kekuasaan mutlak, meskipun hanya sebagian, sehingga perintahnya harus dijalankan dan tidak boleh ditolak. Namun, di era sekarang, di negara-negara yang menganut prinsip demokrasi, semua level pimpinan, bahkan presiden, tidak bisa membuat keputusan mutlak. Ada lembaga penyeimbang, seperti Dewan Perwakilan Rakyat.

Rubrik:Opini

Komentar

Loading...