Soal Mutasi Eselon II

DPRA Minta Kemendagri Ambil Sikap

FOTO | MEDIAACEH.COKetua DPR Aceh Tgk Muharuddin

BANDA ACEH - Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) meminta Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), untuk mengambil sikap atas kebijakan mutasi yang dilakukan oleh Gubernur Aceh Zaini Abdullah terhadap 33 pejabat eselon II.

"Jangan nanti dampak dari mutasi ini dianggap ilegal oleh pemerintah pusat, jangan nanti terjadi penyalahgunaan anggaran, maka kita minta pemerintah pusat untuk mengambil sikap," kata Ketua DPR Aceh Tgk Muharuddin, dalam konferensi pers yang berlangsung di DPRA, Senin 13 maret 2017.

Selain itu, Tgk Muharuddin menilai, sikap Gubernur Aceh dalam melakukan mutasi ini sangat labil karena sebelumnya gubernur telah mengeluarkan pernyataan tidak akan melakukan perombakan kabinet. Untuk itu, sebagai lembaga pengawasan, DPRA akan mengakaji hal ini agar tindakan yang diambil tidak berimbas kepada kebijakan ke depan.

"Kondisi ini tidak sehat, satu sisi ia mengatakan ini hanya angin lalu, ternyata selang dua hari kemudian ia melakukan mutasi itu. Posisi beliau kita melihat agak labil, termasuk masalah kesehatannya harus kita lihat," ujar Tgk Muhar.

DPR Aceh berharap, proses pemerintahan Aceh bisa berjalan secara normal dan tidak dikotori oleh kepentingan pribadi atau balas dendam.

Oleh sebab itu, malam ini komisi I DPR Aceh akan melakukan pengkajian dengan memanggil gubernur Aceh untuk dimintai keterangan soal mutasi tersebut. Apakah kebijakan yang diambil tersebut sudah tepat.

"Kita minta malam ini juga harus siap, karena setalah dimintai keterangan besok pagi DPRA langsung menyerahkan ke kemendagri."

Sumber:mediaaceh.co
Rubrik:AcehNews

Komentar

Loading...