Menimbang Dukungan Partai Islam

Putaran Kedua Pilkada DKI

FOTO | KOMPAS.COmPakar Komunikasi Politik Universitas Bengkulu, Lely Arrianie Napitupulu

JAKARTA - Hari pencoblosan putaran kedua Pilkada DKI Jakarta tinggal hitungan jari, yakni 19 April 2017 mendatang. Peta dukungan partai politik sudah jauh berubah dari akhir putaran pertama lalu.

Setidaknya, ada empat partai pendukung Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni. Alih dukungan Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB), Partai Persatuan Pembangunan ( PPP) dan Partai Amanat Nasional ( PAN) menjadi rebutan dua pasangan calon tersisa.

Namun, hingga hari ini baru dua partai yang menyatakan sikap resmi. PAN resmi mendukung pasangan Anies Baswedan- Sandiaga Uno sedangkan Demokrat memilih netral. Sementara PPP dan PKB belum menentukan sikap resmi.

Meski simpatisan partai hingga Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) sudah menentukan arah dukungan, namun Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dua partai berbasis Islam tersebut belum memperlihatkan tanda-tanda akan mendeklarasikan dukungan resmi.

Suara konstituen menjadi salah satu pertimbangannya. Padahal, DPW PKB dan DPW PPP sama-sama sudah mendeklarasikan dukungan untuk pasangan Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat. Apa lagi yang ditunggu?

Dosen Komunikasi Politik Universitas Bengkulu yang juga Ketua Program Pascasarjana Komunikasi Universitas Jayabaya Jakarta Lely Arrianie melihat faktor konstituen partai berbasis Islam bukan menjadi pertimbangan utama menentukan sikap resmi DPP partai, melainkan ada pertimbangan lainnya.

Politik, kata dia, memerlukan model komunikasi politik transaksional. Sehingga ia menduga ada lobi-lobi yang belum selesai di balik belum ditentukannya sikap resmi mereka. PPP, misalnya. Lely melihat masih ada negosiasi politik yang belum selesai.

"Kepemimpinan PPP sendiri belum selesai. Jadi seolah seperti ada negosiasi politik yang masih belum selesai dibicarakan secara komunikasi politik, baik kepada calon-calon yang tengah bertarung atau dengan partai pengusung lainnya," kata Lely saat dihubungi, Jumat (14/4/2017).

Pertimbangan konstituen dinilai bukan menjadi hak utama. Sebab untuk di PPP, misalnya sebagian konstituen PPP telah memutuskan dukungan untuk Ahok lewat gerbong Djan Faridz.

Sementara untuk PKB, cenderung hanya tinggal menunggu keputusan pucuk pimpinan. Sebab, tokoh-tokoh Nadlatul Ulama (NU) ketika berkomunikasi dengan pihak Ahok- Djarot cenderung tak menunjukkan sikap bersebrangan.

"Seolah memang kalangan NU menerima kehadiran mereka. Pucuk-pucuk pimpinan ( PKB) saja yang belum menentukan sikap," tuturnya.

Sementara PAN, meski juga berbasis Islam, namun Lely melihat ada unsur lain yang membuat PAN merapat ke pihak Anies-Sandi, misalnya faktor historis.

Terlebih partai pendukung Anies-Sandi adalah Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) yang pernah bersama dengan PAN di Koalisi Merah Putih (KMP). Ia juga menduga PAN memiliki unsur lain yang dipertimbangkan.

"Jadi mungkin mereka punya target politik ke depan, mungkin untuk mengusung Presiden atau yang lain," ucapnya.

Meski DPW PPP dan PKB sudah menentukan arah dukungan, namun Lely menilai deklarasi DPP masih dibutuhkan baik oleh pasangan calon maupun partai pengusung calon. "Bendera" pimpinan pusat dinilai menjadi hal yang sangat penting.

"Karena ada keyakinan publik bisa menambah kepercayaan calon bahwa ada banyak partai yang mendukung," tuturnya.

Sumber:kompas.com
Rubrik:Nasional

Komentar

Loading...