Legislator:

Pilakda 2019 Akan Dikembalikan ke DPRD

FOTO | ISTIMEWAHM Nasir Djamil

BANDA ACEH - Pada tahun 2019 mendatang pemilihan umum (Pemilu) Legilslatif untuk memilih DPR, DPRD dan DPD serta pemilihan Presiden dan wakil Presiden akan dilaksanakan secara serentak.

Pemerintah berharap Pemilu serentak selain menghemat anggaran juga meminimalisir konflik ditengah-tengah masyarakat serta tidak terlalu banyak bagi masyarakat menghabiskan waktu dan energi untuk mengikuti Pemilu.

Hal demikian diungkapkan anggota DPR RI asal Aceh HM Nasir Djamil pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) masyarakat tentang empat pilar MPR RI.

Kegiatan itu terselenggara bekerjasama dengan PD Salimah Kota Sabang dan turut dihadiri walikota Sabang Zulfkifli Adam dan Anggota DPR Kota Sabang Albina.

RDP tersebut mengambil tema “Pelaksanaan pemilihan umum serentak untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, Anggota DPD dan anggota DPRD sebagai implementasi pelaksanaan sistem demokrasi pancasila”.

Nasir Djamil mengatakan sejak tahun 2005 sampai sekarang banyak kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat sebagian besar tersangkut kasus korupsi, sehingga banyak pihak yang berfikir ulang agar pemilihan kepala daerah dikembalikan kepada DPRD atau di Aceh disebut dengan DPRA atau DPRK.

“Karena saat ini juga mulai ada pemikiran bahwa pemilihan Walikota-wakil walikota, bupati-wakil bupati dan gubernur-wakil gubernur tidak lagi dipilih oleh rakyat, kenapa demikian? karena ada yang menilai Pilkada ini banyak mudharatnya daripada manfaatnya,”ujar Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini.

Selain itu kata Nasir Djamil, pemilihan kepala daerah secara langsung juga terjadi perdebatan, dikarenakan banyaknya muncul permusuhan dan kebencian ditengah-tengah masyarakat. “Kalau mau jujur dimana setiap ada Pilkada maka disana terjadi permusuhan dan kebencian, dan itu tidak bisa dihindari,”lanjutnya lagi.

Pada kesempatan itu Nasir Djamil juga menjelaskan kepada masyarakat tentang pentingnya kepemimpinan dalam sebuah Negara. dan dalam Islam secara tegas dinyatakan bahwa setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya, tidak hanya di dunia akan tetapi juga di akhirat.

“Rumah tangga saja yang kecil bisa berantakan kalau tidak ada yang memimpin, apalagi Negara, maka kita butuh pemimpin yang mengendalikan urusan kita yang mengendalikan urusan kita,”ujar Anggota komisi III DPR RI itu.

Sumber:antero
Rubrik:AcehNews

Komentar

Loading...