Polri Pelajari Protes soal Aturan Prioritas Putra Daerah Akpol Jabar

FOTO | DETIK.COMKabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Martinus Sitompul.

JAKARTA - Polri akan mendalami soal video yang beredar yang berisi protes orang tua calon siswa dalam penerimaan siswa Akpol di Polda Jawa Barat. Sejumlah orang tua calon siswa memprotes kebijakan prioritas putra daerah dalam proses seleksi.

"Kita dalami dulu ya, informasi itu, terus kita pelajari. Apakah nanti kita akan turun untuk meminta keterangan di sana, kita kan tunggu ada penjelasan resmi dari sana (Polda Jabar)" kata Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Martinus Sitompul saat dihubungi detikcom, Kamis (29/6/2017).

Polri menunggu penjelasan dari Polda Jabar agar informasi yang diterima utuh. Sebab, protes orang tua ini terkait dengan aturan yang diterbitkan Kapolda Jabar.

"Sementara itu kita dalami, pelajari biar jelas duduk perkaranya, biar jangan sepihak," ucap Martinus.

Sebelumnya, dalam video yang beredar, tampak seorang ibu-ibu melayangkan protes kepada petugas. Belum diketahui tanggal pembuatan video tersebut.

Sebelumnya, salah seorang orang tua calon siswa, Nani (47), mempertanyakan kebijakan prioritas putra daerah yang tertuang dalam keputusan Kapolda Jabar Nomor Kep/702/VI/2017, yang dikeluarkan pada 23 Juni 2017.

Dalam keputusan Kapolda tersebut diatur pedoman penerapan persentase kelulusan tingkat panitia daerah (panda) bagi putra-putri daerah dalam proses seleksi penerimaan anggota Polri secara terpadu (Akpol, Bintara, Tamtama) TA 2017 Panda Polda Jabar.

Dalam keputusan Kapolda Jabar itu, hasil kelulusan sementara sebanyak 35 pria dan 4 wanita dengan kuota 13 putra daerah dan 22 orang non-putra daerah. Namun, setelah melewati tahap seleksi, hanya 12 putra daerah dan 11 orang non-putra daerah yang diterima.

"Nah, di situ (kebijakan) non-putra daerah diambil hanya 11 orang, padahal nilainya lebih tinggi dari putra daerah. Kami proteslah. Kalau putra daerah itu nilainya tinggi, nggak apa-apa, kami ikhlas, tapi ini di bawah dari (putra) kami," kata Nani.

Menurutnya, kebijakan prioritas putra daerah ini diberitahukan kepada orang tua calon siswa saat pengumuman kelulusan, Kamis (29/6) di Polda Jabar. Saat itu, orang tua siswa bereaksi keras karena tidak ada pemberitahuan sebelumnya soal kategorisasi putra daerah dan non-putra daerah.

Komentar

Loading...