Harga Berbeda,

Warga Tolak Pembebasan Lahan RSU Meuraxa

BANDA ACEH - Sejumlah warga menolak pembebasan lahan untuk perluasan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Meuraxa yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh. Pasalnya pembebasan lahan dilokasi yang sama namun dibayarkan dengan harga yang berbeda.

Salah seorang pemilik lahan, Darmawi mempertanyakan alasan terjadinya perbedaan harga tanah yang cukup signifikan walaupun antara satu petak tanah dengan tanah lainnya berdampingan.

Pihaknya menilai perbedaan harga tersebut tidak bisa dipertanggungajwabkan secara hukum dan logika. Pihaknya juga mempertanyakan, atas dasar apa Pemko membuat perbedaan harga dan penetapan ring, padahal keberadaan tanah-tanah warga masih dilokasi yang sama.

Bahkan katanya, tanah yang berdekatan langsung dengan rumah sakit mendapatkan harga yang paling rendah atau sekitar Rp700 ribu lebih permeter, sedangkan tanah lain dibayarkan dengan harga Rp800 ribu sampai Rp900 ribu lebih permeter.

Darmawi berharap agar pembayaran harga tanah dilakukan sama rata, jikapun harus berbeda maka jangan terjadi perbedaan yang terlalu jauh.

“Kami tidak menginginkan adanya ring antara satu tanah dengan tanah lainnya, kami berharap adanya persamaan dan jangan ada ring yang menimbulkan peredaan harga, kalau pun ada jangan terlalu besar, karena tanah-tanah itu berdampingan, kalau beda 10-20 ribu kita maklumi, tapi kalau beda jauh begini justru jadi beban sosial bagi kita,”ujarnya.

Oleh karena itu pihaknya berharap agar walikota Banda Aceh segera merespon keluhan warga pemilik lahan, pasalnya warga mendukung pembangunan rumah sakit milik Pemko Banda Aceh itu, namun dalam prosesnya jangan sampai menimbulkan konflik horizontal antar pemilik lahan akibat dari penetapan harga yang berbeda-beda.

Sementara itu Anggota Komisi A DPRK Banda Aceh Irwansyah menyebutkan, tidak jelas apa dasar perbedaan harga tanah yang mau dibebaskan. Ia berharap agar walikota bermusyawarah kembali dengan pemilik lahan sehingga tidak memicu konflik horizontal antar pemilik lahan.

“Saya fikir demi kemajuan dan kelancaran pembangunan rumah sakit, yang salah satunya dimulai dengan pembebasan lahan jangan sampai memicu kecurigaan publik. Mana hasil penetapan angka yang ditetapkan oleh tim independen,”ujarnya

Irwansyah mengakui, tuntutan sebagian warga pemilik lahan sangat wajar agar adanya kesamaan harga tanah. Oleh karena itu Irwansyah berharap agar perjuangan DPRK Banda Aceh mengalokasikan dana untuk pembebasan lahan jangan sampai terhambat saat proses pembebasan lahan.

“Jangan sampai orang curiga kenapa ini tanah berbeda harga. Saya bingung melihat teradi perbedaan dalam satu kawasan yang tidak terlalu luas, maka saya fikir duduk saja dan samakan saja harganya,”lanjut Irwansyah.

Photographer:AK Jailani
Sumber:antero
Rubrik:Aceh

Komentar

Loading...