Fraksi PKS:

Cabut Perwal Kenaikan Tarif PDAM

DSC_0020

BANDA ACEH - Fraksi Partai Keadilan Sejehtara DPR Kota Banda Aceh meminta walikota Banda Aceh Aminullah Usman untuk mencabut Peraturan walikota Banda Aceh Nomor 15 Tahun 2017 tentang penyesuaian tarif pada PDAM Tirta Daroy Banda Aceh.

Fraksi PKS menilai, untuk saat ini kenaikan tarif PDAM belum tepat, mengingat pelayanan air bersih yang diterima oleh warga kota Banda Aceh juga belum maksimal.

“Masih banyak masyarakat yang mengeluh karena pasokan air bersih belum lancar. Bisa dibayangkan, pada saat tarif dinaikkan, namun disisi lain masyarakat masih kecewa dengan pelayanan PDAM, tentu ini akan menambah kemarahan masyarakat, ”ujar Zulfikar saat menyampaikan pandangan akhir Fraksi PKS Banda Aceh terhadap LKPJ walikota tahun anggaran 2016 di ruang paripurna DPRK Banda Aceh, Selasa (29/08).

Zulfikar menilai, alasan menaikkan tarif agar pelayanan lebih maksimal kepada masyarakat juga tidak tepat, karena menurut Zulfikar, seharusnya pelayanan dulu dimaksimalkan, baru kemudian diwacanakan kenaikan tariff sehingga tidak muncul penolakan dari masyarakat.

“Oleh karena itu kami berharap pihak PDAM, dari pada memikirkan untuk menaikkan tarif belum tentu juga setelah itu pelayanan akan segera membaik, maka sebaiknya kami meminta agar pihak PDAM fokus dulu membenahi manajemen, menyelesaikan sambungan-sambungan liar, serta persoalan kehilangan air yang diperkirakan lebih dari 40 persen,”lanjutnya lagi.

Namun demikian Zulfikar mengaku faham dengan keluhan dari PDAM, apalagi tarif air bersih di Banda Aceh juga sudah lama tidak dilakukan penyesuaian. Namun kata Zulfikar baru-baru ini pemerintah pusat juga baru mencabut subsidi listrik dan subsidi BBM, sehingga tidak perlu ditambah dengan kenaikan tarif PDAM.

“Namun sekali lagi kami tegaskan, untuk saat ini kenaikannya belum tepat. Jika PDAM memang sangat membutuhkan dana, maka sebaiknya untuk beberapa waktu kedepan disubsidi oleh Pemko Banda Aceh,”pungkas Zulfikar.

Sementara itu Direktur PDAM Tirta Darot Teuku Aiyub menyebutkan Perwal Nomor 15 tahun 2017 tersebut sudah berlaku sejak bulan Agustus 2017 ini. Menurutnya, kenaikan tarif juga disesuaikan dengan kelas masyarakat.

“Kenaikan ini tergantung kelasnya, kalau kelas bawah ini kecil naiknya, tergantung kelasnya. Kalau diperumahan kelasnya kita bagi empat, supaya orang punya duit mensubsidi orang dibawahnya, subsidi silang namanya,”lanjutnya.

Menurut Aiyub saat ini tarif air PDAM di Kota Banda Aceh masih tergolong rendah. Kenaikan tariff ini kata Aiyub agar pelayanan semakin membaik.

Penulis:Iqbal
Editor:AK Jailani
Photographer:AK Jailani
Rubrik:Aceh

Komentar

Loading...