Lembaga Keuangan Mikro Syariah,

Hadir di Banda Aceh Tahun 2018

BANDA ACEH - Pemerintah Kota Banda Aceh menargetkan lahirnya Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) paling lambat pada awal 2018 yang mendatang.

Saat ini tim yang dibentuk oleh walikota Banda Aceh sudah bekerja, mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan, termasuk izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), disamping juga menunggu pembahasan qanun oleh DPRK Banda Aceh.

Ketua Tim Teuku Hanansyah menyebutkan, ide pembentukan LKMS tidak terlepas dari masukan masyarakat terkait banyaknya praktik rentenir ditengah-tengah masyarakat, serta tingginya bunga yang harus dipenuhi oleh masyarakat jika harus meminjam pada bank umum.

“Ini sifatnya sosial, tidak hanya mengejar keuntungan tapi lebih kepada efek yang bisa diberikan kepada masyarakat, sehingga keuangan di pasar-pasar itu bisa jalan, jadinya namanya timbal hasil, hanya sekitar enam persen, sangat ringan, kalau konvensional kan pinjaman, kalau disini sifatnya pembiayaan,”lanjutnya.

Hanansyah mengakui, walikota berharap kepada tim agar LKMS bisa beroperasi pada 2018 mendatang, oleh karena itu butuh dukungan percepatan pembahasan qanun dari DPRK Banda Aceh. Karena kehadiran LKMS ini akan bersentuhan langsung dengan kebutuhan mendasar masyarakat yang membutuhkan modal usaha.

“Yang penting qanunnya, karena kita sudah diskusi juga dengan OJK dan mereka sudah tidak ada masalah, persyaratan dengan OJK juga sudah kita siapkan,”tambahnya.

Hanansyah menambahkan ada beberapa tujuan pentingnya LKMS, seperti untuk meningkatkan Akses pendanaan skala mikro bagi masyrakat, Membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan pruduktivitas masyarakat, dan Membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah.

Berkaitan dengan hal tersebut, sebelumnya, walikota Banda Aceh Aminullah Usman menyampaikan dua rancangan qanun kepada pihak Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh.

Kedua rancangan qanun tersebut masing-masing, rancangan qanun pembentukan peseroan terbatas lembaga keuangan mikro syariah dan rancangan qanun penyertaan modal pemerintah kota Banda Aceh pada Perseroan terbatas lembaga keuangan syariah.

Walikota mengakui hingga saat ini masih banyak masyarakat, khususnya di kota Banda Aceh yang menggunakan jasa rentenir, terutama para pedagang untuk menambah modal kerja.

Untuk mengatasi hal tersebut, kata Walikota, Pemko Banda Aceh akan meluncurkan sebuah lembaga baitul qiradh guna membantu dunia usaha dalam hal permodalan. “Insya Allah soft launching lembaga ini pada hari Senin (11/09/2017), dan semoga dapat efektif beroperasi pada 2018 mendatang,” pungkasnya.

Editor:AK Jailani
Photographer:AK Jailani
Rubrik:Aceh

Komentar

Loading...