Malik Mahmud: Aceh Sudah Sering Ditipu Jakarta

Malik Mahmud Wali Nanggroe

BANDA ACEH - Mantan petinggi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) merasa ditipu oleh pemerintah pusat, pasalnya dau pasal dalam Undang-undang Pemerintah Aceh Nomor 11 Tahun 2006 dicopot.

Dua mantan petinggi GAM itu yakni, Malik Mahmud yang kini menjabat sebagai Wali Nanggroe dan Zakaria Saman. Keduanya diundang oleh DPRA untuk diskusi soal pencopotan dua pasal UUPA dalam UU Pemilu oleh DPR RI.

“Kita sudah sering ditipu oleh Jakarta, ada Ikrar Lamteh dan segala macam. Kita harapkan kali ini jangan lagi. Tapi kondisi saat ini, Aceh bukan saja ditipu, tapi sudah dikhianati. Perjanjian ini sudah kita tandatangani bersama dan dunia internasional,” kata Malik Mahmud, Selasa 17 Oktober 2017 di DPRA.

Menurut Malik Mahmud, bila dua pasal dalam UUPA itu tetap dihapus bakal terjadi kembali konflik antara masyarakat Aceh dengan Pemerintah Pusat.

“Kami berharap pusat menghormati perjanjian Helsinki dan UUPA. Jangan ada yang mengutak atik.Pemerintah Pusat dengan DPRA bisa menyelesaikan ini,” katanya.

Sementara itu Zakaria Saman mantan Menteri Pertahanan  mengatakan, semua pasal dalam UUPA itu sangat penting bagi Aceh, jangan asal dicabut.

“Jika Pemerintah Pusat mencabut satu per satu pasal UUPA lama-lama akan habis, hasil perjanjian ini harus dicabut,” kata Zakaria.

Rubrik:Aceh

Komentar

Loading...