APBK 2018 Belum Bisa Menjawab Kebutuhan Warga Kota Banda Aceh

Foto | acehimage.comAnggota DPRK Banda Aceh Komisi C Zulfikar, ST

BANDA ACEH - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh, Zulfikar Abdullah, ST, menilai Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman belum melakukan terobosan yang langsung menyetuh dengan kebutuhan warga.

Menurut Zulfikar,  program yang diajukan dalam APBK 2018 tidak menjawab kebutuhan warga yang harus segera diperbaiki, misalnya soal PDAM yang masih dikeluhkan warga, kemudian kebutuhan energy dan pariwisata, belum lagi realisasi visi-misi walikota Banda Aceh.

“Kalau kita melihat pidato walikota kemarin, ini masih pola lama, seperti tidak adanya kreatifitas ditingkat SKPD, maka kita minta walikota untuk mengarahkan agar SKPD yang berkaitan dengan informasi publik agar lebih kreatif sehingga muncul optimisme warga kota,”ujar Zulfikar, Rabu 1 Oktober 2017.

Selain itu Zulfikar menilai pidato wali kota tentang APBK 2018 pada rapat paripurna DPRK Banda Aceh beberapa hari lalu terkesan sangat umum, tidak terlihat adanya hal-hal strategis dan terobosan-terobosan yang akan dilakukan Pemko Banda Aceh pada 2018.

Menurut Zulfikar, dari pidato tersebut juga terlihat semacam adanya kebosanan ditingkat SKPD dalam membuat pidato walikota, sehingga tidak tampil hal-hal yang ditunggu-tunggu publik. Sehingga publik jadi bertanya-tanya bagaimana pembangunan kota Banda Aceh tahun 2018.

“Seharusnya dalam pidato APBK 2018 itu tersebut apa saja yang ingin dicapai 2018, berapa angka kemiskinan yang mau diturunkan, angka pengangguran, seharusnya itu tersebut dengan postur anggaran sekian maka kita ingin menurunkan angka pengangguran berapa, lapangan kerja berapa banyak,”ujar politisi Partai keadilan Sejahtera ini.

Pada kesempatan itu Zulfikar juga mengingatkan seluruh SKPD agar bekerja secara maksimal, kreatif dan tidak perlu resah akan diganti oleh walikota Banda Aceh. Karena sebagai PNS, kata Zulfikar seharusnya semua kepala SKPD siap untuk ditempatkan dimana saja sebagaimana sumpah yang diucapkan.

“Sebagai pegawai pemerintah mereka harus siap ditempatkan dimanapun, maka sudah selayaknya kepala-kepala SKPD untuk memberikan informasi yang baik kepada walikota, karena tugas mereka memberikan informasi yang utuh kepada walikota dan mendukung apapun kebijakan dari walikota,”lanjut Zulfikar.

Komentar

Loading...