Aryos Nivada: Pemerintah Aceh Harus Bentuk Tim Monitoring Pansel Eselon II

Aryos Nivada

BANDA ACEH - Akademisi Fakultas Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala, Aryos Nivada, sepakat dengan saran menempatkan Panitia Seleksi (Pansel) pejabat eselon II orang-orang yang bersih.

Menurut Aryos, tim Pansel yang dipilih tidak ada kepentingan apa pun, sehingga pejabat eselon II yang terpilih dari seleksi itu benar-benar bersih.

“Ini perlu dilakukan dalam rangka mencegah konflik kepentingan antara tim Pansel dan kandidat  pemangku jabatan eselon II yang akan menduduki 64 jabatan di lingkungan Pemerintah Aceh,” ujar aryos.

Aryos kemudian menyatakan bahwa perlu langkah konkrit agar tim Pansel terjamin memang orang berintegritas dan bersih

Menurut Aryos ada dua hal yang perlu dilakukan pemerintah Aceh, agar kepercayaan publik semakin percaya dan yakin terhadap Pemerintah Aceh.

Pertama, Pemerintah Aceh perlu membentuk tim diluar Pansel, semacam tim ad hoc yang bertugas memonitor jalannya proses seleksi. Akan lebih baik apabila tim ini dari kalangan non pemerintahan struktural, namun dari kalangan akademisi maupun tokoh masyarakat yang tidak diragukan kapasitas dan rekam jejaknya.

Kedua, Pemerintah Aceh harus mengeluarkan anggota tim pansel yang bermasalah.

“Ada laporan yang kami terima bahwa diantara tim pansel terdapat anggota yang bermasalah secara hukum sehingga diragukan integritasnya, Pemerintah Aceh harus tegas. Keluarkan semua tim pansel yang disinyalir memiliki kasus hukum” ujar Alumnus Magister Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada ini.

Terakhir, Aryos mencatat bahwa  dalam proses seleksi pejabat publik, selama ini lebih banyak fokus ke pengetahuan dan keterampilan.

“Aspek motivasi pelayanan publik perlu menjadi perhatian, pejabat yang memiliki spirit pelayan yang tinggi dan pengabdian untuk melayani masyarakat, oleh karena itu aspek motivasi pelayanan ini juga tidak boleh diabaikan sebab terkait erat dengan spirit pegabdian yang kesukarelaan,” katanya.

Berbagai studi administrasi publik juga menemukan bahwa pejabat yang memiliki motivasi pelayanan publik yang tinggi umumnya bekerja maksimal semata-mata untuk melaksanakan tugas sebagai pelayan publik dan menghindari prilaku-prilaku koruptif. Salah satu faktor lain yang mempengaruhi nilai motivasi pelayanan publik ini adalah spiritualitas.

Rubrik:AcehNews

Komentar

Loading...