Pengamat: Biaya Verifikasi Parlok Disediakan APBA atau APBK

Aryos Nivada

BANDA ACEH - Menyikapi penahanan anggaran verifikasi partai lokal (parlok) yang hingga kini masih ditandai bintang oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRA.

Dosen FISIP Unsyiah Aryos Nivada menilai, bahwa penahanan tersebut tidak memiliki dasar hukum, hanya karena dalih menunggu keputusan MK

“Pasalnya, dalam ketentuan Pasal 32 Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal, ditegaskan bahwa pembiayaan verifikasi partai lokal disediakan melalui APBA atau APBK sepanjang pos dana tersebut tidak tersedia dalam APBN,” kata Peneliti Jaringan Survei Inisitiaf ini.

Dalam Pasal 32 Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal

Ayat 1 disebutkan, biaya verifikasi dan penetapan partai politik lokal sebagai peserta pemilu dan pencalonan anggota DPRA dan DPRK sepanjang tidak tersedia dalam APBN, disediakan melalui APBA dan/atau APBK.

Dalam Ayat 2, biaya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang bersumber dari APBA diatur dengan Peraturan Gubernur dan yang bersumber dari APBK diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota.

Lebih lanjut Aryos juga menilai bahwa KIP Aceh saat ini dapat berkordinasi dengan KIP Kabupaten Kota, agar masing masing KIP Kab/Kota berkordinasi dengan Pemerintah Kab/kota dalam rangka penyediaan dana verifikasi parlok

“Jadi andai DPRA masih menahan anggaran, KIP kab/kota masih dapat pembiayaan melalui pemerintah kab/Kota setempat. Karena memang disebutkan secara tegas bahwa apabila dana verifikasi penetapan parlok tidak tersedia di APBN, maka Qanun Parlok mengamanatkan pembiayaan tersebut disediakan melalui pos APBA atau APBK. Jadi KIP sebenarnya meminta dana kepada DPRA bukan karena mengharap belas kasihan DPRA. Karena memang dalam Qanun parlok diatur ahwa pembiayaan verifikasi Parlok bersumber dari APBA sepanjang tidak tersedia dalam APBN” ujarnya

Lebih lanjut, Aryos juga menyatakan, bahwa dalih masih ditahannya anggaran karena menunggu keputusan MK adalah tidak sesuai dengan paradigma hukum yang dibangun oleh UUPA.

“Dalih DPRA menunggu Putusuan MK, agar dapat kepastian apakah KIP Aceh Ikut UU Pemilu atau UUPA. Jadi maksudnya kalau diputuskan KIP Aceh ikut UUPA maka dana verifikasi cair kalau diputuskan ikut UU Pemilu maka tidak dicairkan. Logika DPRA kalau ikut UUPA berarti KIP mandiri terlepas dari KPU,” kata Aryos.

Sedangkan kalau ikut UU Pemilu berarti KIP tunduk di bahwa KPU. Tentu saja ini tidak sesuai dengan paradigma hukum yang dibangun oleh UUPA.

Bahwa UUPA melalui Pasal 1 Ayat 12 Juncto Pasal 1 Ayat 12 Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Parlok, menyatakan dengan tegas bahwa KIP Aceh merupakan bagian dari KPU yang diberi wewenang oleh UU menyelenggarakan Pemilu dan Pilkada.

“Jadi terlepas dari putusan MK, KIP sendiri memang merupakan lembaga yang tidak terpisahkan dari KPU pusat. Sehingga secara hirarki tunduk pada KPU. Jadi argumen menunggu putusan MK adalah mengada ngada “ tambah aryos.

Rubrik:AcehNews

Komentar

Loading...