1 Februari, Operasi Simpatik Angkutan Online Digelar

Ilustrasi
A A A

JAKARTA: Pemerintah bakal menggelar operasi simpatik terhadap penyedia dan kendaraan angkutan sewa khusus (online) pada 1 -14 Februari 2018. Lantas, pada 15 Februari - 31 Maret 2018, regulator berencana menerapkan upaya penegakan hukum.

"Iya benar (1-14 Februari operasi simpatik dan 15 Februari - 31 Maret penegakan hukum angkutan online)," kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemhub) Budi Setiyadi saat dihubungi, Rabu (17/1).

Direktur Angkutan dan Multimoda Dirjen Perhubungan Darat Cucu Mulyana mengutarakan, operasi simpatik dan upaya penegakan hukum dilakukan bersama oleh Kemhub, Kepolisian, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), seluruh dinas perhubungan, serta seluruh dinas komunikasi dan informatika.

Operasi simpatik mulai 1 Februari 2018 dilakukan tepat dengan berakhirnya masa transisi selama tiga bulan sejak penetapan Peraturan Menteri Perhubungan (PM) No 108/2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang mengatur angkutan online pada 1 November 2017.

Dalam siaran persnya, Budi Setiyadi menjelaskan, Kemenhub akan melakukan pembinaan bagi para pengemudi serta aplikator untuk melengkapi persyaratan yang masih belum dilengkapi. Hari ini (17/1), Budi memimpin rapat persiapan penegakkan hukum PM 108 di kantornya.

“Saya masih mendengar ada yang berpendapat bahwa pemerintah pusat, yakni Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub masih melakukan pembiaran. Saya tekankan kami tidak ragu-ragu dalam bertindak, filosofis dari PM 108 yaitu kami berada di posisi tengah-tengah mengayomi kedua belah pihak,” kata Budi.

Dirjen Budi mengatakan, pihaknya berencana akan melakukan pembinaan, baik kepada pengemudi maupun aplikator angkutan sewa khusus untuk segera mungkin melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan dalam PM 108/2017.

Persyaratan tersebut antara lain memiliki SIM umum, bergabung dengan badan hukum yang memiliki izin penyelenggaraan, melengkapi dokumen perjalanan yang sah seperti STNK, bukti lulus uji dan kartu pengawasan, serta kendaraan dilengkapi dengan tanda khusus berupa stiker ASK (angkutan sewa khusus).

“Sebelum melakukan penegakan hukum, kita sudah melakukan beberapa langkah untuk mendorong pengemudi dan aplikator melengkapi persyaratan sudah kita lakukan sejak PM 108 ditetapkan, yaitu pembuatan SIM Umum di samsat, uji kir di Pulo Gadung, dan pemasangan stiker ASK di Ancol,” ungkap Budi.

Lebih lanjut, Budi mengatakan, saat ini yang sudah menyampaikan usulan penetapan jumlah kuota baru 13 provinsi. “Kami mendorong bagi provinsi lain yang belum mengajukan agar segera disampaikan usulannya,” paparnya.

Rapat ini juga dihadiri oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Badan Intelijen Negara (BIN), Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat, dan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi se-Indonesia.

Sebelumnya, Budi sempat menegaskan, pihaknya bakal mulai ambil tindakan bila ada pelanggaran angkutan online yang ditemukan per Februari 2018. Menurutnya, pada dua pekan pertama Februari, tindakan yang diambil masih bersifat simpatik dengan melakukan teguran kepada pelanggar. Setelah itu, atau mulai pekan ketiga Februari, penegak hukum akan mengambil tindakan tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Komentar

Loading...