Tekad Aminullah Usman

Hapus Stigma Berbelitnya Layanan Perizinan

FOTO | HUMAS PEMKO BANDA ACEH.
A A A

Tekad kami ke depan, seluruh perizinan dapat dilayani pada satu lokasi saja atau one stop services sehingga masyarakat mendapatkan kepastian dan keterpaduan pelayanan hanya dengan mendatangi satu tempat saja,

H. Aminullah Usman, SE, Ak, MM Walikota Banda Aceh

JAKARTA - Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman bertekad menghapus stigma yang saat ini masih melekat di masyarakat bahwa untuk mendapatkan pelayanan perizinan di pemerintahan itu prosesnya berbelit-belit.

"Kami berkeinginan agar stigma tentang layanan perizinan yang biasanya berbelit itu tidak ada lagi di Banda Aceh, sehingga akan mempermudah investor dalam proses menanamkan modalnya."

Begitu ungkap Aminullah di sela-sela kegiatan studi banding Pemko Banda Aceh ke Mal Pelayanan Publik (MPP) DKI Jakarta, Senin (26/3/2018). Di sana, Aminullah dan rombongan diterima oleh Wakil Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jakarta Denny Wahyu Haryanto dan pejabat terkait lainnya.

Wali kota menjelaskan maksud kedatangan pihaknya untuk melihat dan mempelajari best practice MPP Jakarta, untuk kemudian menerapkannya di Banda Aceh. “Apalagi Banda Aceh telah dipilih oleh Kemen PAN-RB sebagai salah satu pilot project MPP di Indonesia.”

"Tekad kami ke depan, seluruh perizinan dapat dilayani pada satu lokasi saja atau one stop services sehingga masyarakat mendapatkan kepastian dan keterpaduan pelayanan hanya dengan mendatangi satu tempat saja," ungkapnya.

Wakil Kepala DPMPTSP Jakarta Denny Wahyu menyampaikan pihaknya sangat senang mendapatkan kunjungan dari Pemko Banda Aceh dan siap untuk saling berbagi pengalaman demi peningkatan pelayanan publik kedua daerah pada masa mendatang.

"MPP Jakarta baru berdiri medio Oktober 2017 lalu dan terus melakukan pengembangan salah satunya fasilitas existing yang akan dibangun selanjutnya," katanya seraya menjelaskan sejumlah layanan perizinan dan non perizinan yang saat ini telah ditangani oleh MPP Jakarta.

Ia juga menyarankan agar Pemko Banda Aceh segera memastikan personil, peralatan komputer dan jaringan, sistem informasi/aplikasi serta SOP untuk pendirian Mal Pelayanan Publik. "Jika semuanya sudah siap, maka akan sangat membantu dalam kelancaran pelaksanaan tugas-tugas MPP nantinya," ungkapnya.

Usai pertemuan dan presentasi, acara dilanjutkan dengan pemantauan ruangan dan fasilitas gedung MPP Jakarta yang terdiri dari tiga lantai tersebut. Pada kesempatan itu, Aminullah turut didampingi oleh Kepala DPMPTSP Banda Aceh Mukhlis, Kadisdukcapil Emilia Sovayana, Inspektur Inspektorat Rita Puji Astuti, Camat Lueng Bata Mustafa, Kabag Organisasi Heru Triwijanarko, dan Kabag Humas Setdako Banda Aceh T Taufik Mauliansyah.

Kami berkeinginan agar stigma tentang layanan perizinan yang biasanya berbelit itu tidak ada lagi di Banda Aceh, sehingga akan mempermudah investor dalam proses menanamkan modalnya.
Penulis:MKK
Fotografer:MKK
Kode:01
Rubrik:Breaking News

Komentar

Loading...