Bupati Abdya

Diminta Pertimbangkan Keputusan Penolakan HGU PT CA

FOTO | acehimage.comYayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) meminta Pemerintah Aceh dan Pemkab Abdya untuk mempertimbangkan kembali rencana penolakan perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) PT Cemerlang Abadi yang beroperasi di kabupaten Aceh Barat Daya.
A A A

BANDA ACEH - Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) meminta Pemerintah Aceh dan Pemkab Abdya untuk mempertimbangkan kembali rencana penolakan perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) PT Cemerlang Abadi yang beroperasi di Kabupaten Aceh Barat Daya.

Koordinator YARA, Safaruddin, kepada awak media di Banda Aceh Selasa 3 April 2018 mengatakan, sikap pemerintah Abdya tersebut dinilai telah mematikan usaha yang menjadi hajat hidup 350 orang hingga seribu pekerja di perusahaan tersebut.

Safaruddin menjelaskan, minggu lalu pihaknya telah melakukan investigasi ke perusahaan tersebut. Saat melakukan investigasi, YARA juga meninjau lokasi yang dinyatakan terbengkalai seluas 2666 hektar lahan dari 7.516 Hektar milik negara yang diizin pakaikan kepada perusahaan tersebut.

Berdasarkan investigasi, YARA mendapatkan bahwa lahan yang dinyatakan terbengkalai itu disebabkan karena faktor bencana alam dan konflik yang berkepanjangan di Aceh selama hanpir 30 tahun.

"Memang ada semak-semak ternyata ada pohon sawit juga. Lahan tersebut sudah pernah ditanami kemudian ada banjir, ditambah lagi konflik sehingga piham perusahaan tidak membangun lagi di situ tapi di area lain," kata Safaruddin.

Selain itu Safaruddin juga menambahkan bahwa penolakan untuk memperpanjang HGU yang telah diusulkan sejak 2016 lalu dinilai hanya keputusan sepihak, pihak perusahaan belum mendapat pemberitahuan resmi dari pemkab setempat.

Selain itu menurut Safaruddin, PT CA juga dinilai aktif dalam memberikan bantuan untuk desa sekitar perusahaan.

"Jadi saya cek ke kampung-kampung sekitar perusahaan tidak ada maslaah, saya cek ke perusahaan juga katanya k tidak ada masalah dengan masyarakat kampung sekitar," ujarnya.

Safaruddin meminta agar Pemerintah Aceh bersama Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya untuk kembali memperpanjang HGU PT CA.

"Kita mendoroang agar investasi di daerah itu jangan diganggu. Di sana ada 350 karyawan bahkan akan bertambah sampai seribu lebih," katanya.

Sebagai informasi, sebelumnya Bupati Aceh Barat Daya (Abdya), Akmal Ibrahim bersama wakil dan sejumlah kepala dinas mendampingi Tim verifikasi Kementerian Agraria dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI ke area HGU PT Cemerlang Abadi (PT CA) di Kecamatan Babahrot, Rabu 14 Maret 2018.

Tinjauan ini dilakukan tim ini berkaitan dengan pengajuan perpanjangan izin HGU PT itu yang telah berakhir 30 Desember 2017 lalu. Sejumlah titik dilahan seluas 7.516 Hektar milik negara yang diizin pakaikan kepada PT itu sesuai prosedur ditinjau tim ini mengunakan mobil. Daerah-daerah yang menjadi sampel dilihat lebih jelas mengunakan 2 drone milik Pemkab dan satu drone milik pihak verifikasi.

Setelah meninjau langsung ke lokasi lahan itu, tim mendapati bahwa PT CA tidak benar-benar serius mengelola lahan tersebut. Hal ini dibuktikan dengan terlihat jelas adanya lahan tidur tanpa diurus puluhan tahun lamanya hingga tumbuh sejumlah pohon-pohon besar dan semak belukar diantara pohon sawit yang sudah meninggi.

Tidak hanya itu, dari pengakuan Keucik Ladang Jaya, Keucik Cot Seumantok dan sejumlah warga desa seputaran lokasi, pembiaran lahan tidur yang telah dilakukan PT itu bertahun-tahun menjadi sumber komplik antara warga dengan pihak PT. Ini lantaran warga berniat memanfaatkan tanah itu untuk digarap sebab pihak PT tidak mengelolanya dan setelah dibersihkan pihak PT malah mengklaim itu wilayah mereka.

Kode:01
Sumber:mediaaceh.co
Rubrik:Aceh

Komentar

Loading...