DPMG Minta Gampong

Segera Selesaikan Laporan untuk Penyaluran Dana Desa

FOTO | ISTIMEWAAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh Zulfikar Abdullah, ST
A A A

Mengingat APBK Banda Aceh tahun anggaran 2018 yang sudah disahkan pada Desember 2017 lalu, maka kita harapkan agar penyaluran dana desa bisa dipercepat, dan tidak ada alasan terlambat,

Zulfikar Abdullah, ST Anggota DPRK Banda Aceh

BANDA ACEH - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) kota Banda Aceh, Drs Dwi Putrasyah hingga kini dana desa belum disalurkan ke 90 gampong yang tersebar dalam Sembilan kecamatan di kota Banda Aceh.

Belum disalurkannya dana desa kata Dwi dikarenakan masih ada sejumlah dokumen seperti LPJ, RAPBG yang belum diserahkan, sehingga belum ada desa yang disalurkan, meskipun dana desa untuk kota Banda Aceh sudah masuk 20 persen.

“Dana desa masih ada tahapan-tahapan yang harus diselesaikan, seperti dokumen LPJ, RAPBG, sehingga belum ada yang dicairkan, InsyaAllah dalam beberapa hari kedepan akan ada desa yang kita cairkan,” ujarnya.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh Zulfikar Abdullah, ST

Dwi mengharapkan kepada aparatur gampong untuk bekerja secara kompak untuk menyelesaikan sejumlah dokumen administrasi yang dibutuhkan.

Menurut Dwi besaran dana desa tahun 2018 sangat bervariasi, mulai dari Rp1,2 Milyar hingga Rp2 Milyar, dan total seluruhnya mencapai Rp131 milyar.

Sementara itu sebelumnya, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh Zulfikar Abdullah, ST meminta kepada Pemerintah Kota Banda Aceh melalui dinas terkait agar mempercepat penyaluran dana desa tahun 2018 ini.

“Mengingat APBK Banda Aceh tahun anggaran 2018 yang sudah disahkan pada Desember 2017 lalu, maka kita harapkan agar penyaluran dana desa bisa dipercepat, dan tidak ada alasan terlambat,”ujar Zulfikar.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) kota Banda Aceh, Drs Dwi Putrasyah

Zulfikar menyebutkan keterlambatan penyaluran dana desa akan berdampak pada terhambatnya pembangunan di gampong serta tertundanya honor kepada aparatur gampong, mula dari Keuchik hingga Tuha Peut Gampong (TPG).

Anggota Fraksi PKS DPRK itu juga berharap agar kejadian tahun-tahun sebelumnya tidak terulang lagi, dimana dana desa baru dipacu pencairannya di akhir tahun anggaran, sehingga sangat berisiko untuk tidak tercapainya program-program yang telah disusun oleh gampong.

Dana desa masih ada tahapan-tahapan yang harus diselesaikan, seperti dokumen LPJ, RAPBG, sehingga belum ada yang dicairkan, InsyaAllah dalam beberapa hari kedepan akan ada desa yang kita cairkan,

Drs. Dwi Putrasyah Kepala DPMG

Kode:01
Rubrik:Breaking News

Komentar

Loading...