Aminullah Usman

Evaluasi Progres Pembangunan Semester I Bersama Kepala SKPK

FOTO | HUMAS PEMKO BANDA ACEH.
A A A

BANDA ACEH - Dalam rangka mengevaluasi berbagai program dan kegiatan pembangunan selama semester pertama tahun anggaran 2018, Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman memimpin rapat koordinasi (Rakor) dengan seluruh Kepala SKPK di balai kota, Kamis (21/6/2018).

Turut hadir dalam pertemuan itu Wakil Wali Kota Banda Aceh Zainal Arifin dan Sekda Bahagia beserta para Asisten, Staf Ahli, dan Kabag di lingkungan Setdako Banda Aceh.

Kabag Humas Setdako Banda Aceh T Taufik Mauliansyah menjelaskan tujuan Rakor tersebut agar pasca puasa dan lebaran tahun ini, pelaksanaan/eskalasi pembangunan kota akan semakin cepat terwujud. “Permintaan Pak Wali seperti itu, agar seluruh SKPK menggenjot setiap program dan kegiatan yang telah ditampung dalam APBK 2018.”

“Terkait penyerapan anggaran fokus pembahasannya yakni realisasi fisik dan keuangan APBK dan DAK per Juni 2018, realisasi Dana Desa per Juni 2018, dan realisasi PAD per Juni 2018,” ungkap Taufik.

Selain itu, sambung Taufik, juga dibahas sejauh mana progres pelaksanaan penerapan Syariat Islam di Banda Aceh, pengelolaan persampahan, penataan Pedagang Kaki Lima (PKL), penanggulangan kebakaran, dan pengelolaan air bersih. "Secara khusus wali kota juga menekankan serta meminta jajaran RSUD Meuraxa untuk terus mempertahankan dan meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, mengingat kebutuhan akan layanan kesehatan merupakan salah satu kebutuhan pokok/basic need masyarakat."

“Karena Pak Wali sangat concern terhadap isu-isu dimaksud, maka beliau menginstruksikan agar Kepala SKPK terkait untuk bekerja ekstra agar dalam semester kedua ini dapat dicapai kondisi yang lebih baik sesuai dengan pewujudan visi Banda Aceh Gemilang dalam Bingkai Syariah,” ungkapnya.

“Tadi Pak Wali juga menyinggung soal pajak dan retribusi daerah yang harus ditingkatkan realisasinya guna menunjang pelaksanaan pembangunan kota. Menurut wali kota, tanpa partisipasi masyarakat dalam pembayar retribusi dan pajak daerah, maka kelancaran pelaksanaan pembangunan mustahil dapat terwujud,” pungkasnya.

Penulis:jun
Kode:01
Rubrik:Banda Aceh

Komentar

Loading...