Masa Berlaku Akreditasi Berakhir

BPSDM Aceh Gelar Rapat

FOTO | Humas BPSDM AcehRapat akreditasi
A A A

BANDA ACEH - Masa berlaku akreditasi pelaksanaan Pendidikan Kepemimpinan (PIM) tingkat III dan IV di Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BPSDM) Aceh telah berakhir. Sementara dalam waktu dekat, tim assesor dari Lembaga Administrasi Negra (LAN) bakal menyambangi BPSDM untuk proses reakreditasi.

Sehubungan dengan itu, dalam rapat yang digelar di Gedung BPSDM pada Jumat (3/08/2018) pagi, Kepala BPSDM Aceh, Dr Mahyuzar MSi, menginstruksikan pihak Komite Penjamin Mutu yang diketuai Dr Rusli Yusuf MPd turut serta membantu proses reakreditasi agar dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

"Hari ini saya minta Komite Penjamin Mutu dapat memberikan review terhadap pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang kami selenggaraan selama ini," tutur Mahyuzar saat membuka rapat tersebut.

Menanggapi hal itu, Rusli Yusuf menyebutkan dari hasil tinjuan pihaknya, ada beberapa masalah yang kerap muncul di lapangan saat diklat diselenggarakan, salah satunya seperti kurang terjaminnya fasilitas pendukung.

"Seperti pelaksanaan diklat didaerah, secara fungsional fasilitasnya sudah memadai, tetapi dalam proses pelaksanaan tiba-tiba muncul permasalahan seperti listrik mati, ruangan agak panas, sehingga kenyamanan peserta kurang terpenuhi, " jelas Rusli.

Namun, tutur Rusli, sebenarnya masih banyak masalah yang belum mampu terdeteksi oleh pihaknya. Hal ini diakibatkan oleh keterbatasan tenaga penjamin mutu.

"Contohnya, lembaga BPSDM ini punya wewenang untuk mengkoordinasi seluruh Diklat tehnis yang ada di Provinsi Aceh. Namun di sisi lain, tenaga kita (Komite Penjamin Mutu) sangat terbatas sehingga tugas kita tidak mampu terlaksana secara maksimal, baik dalam memonitoring maupun pembinaan," imbuhnya.

Menurutnya, untuk menyelesaikan masalah tersebut, ia mengaku sudah berkoordinasi dengan Kepaa BPSDM sekaligus melakukakan pemetaan masalah dasar yang kerap ditemukan di lapangan."Dari hasil pemetaan itulah nantinya Kepala BPSDM akan melakukan kebijakan-kebijakan dan disfungsi wewenang. Dan ini yang sedang dilakukan oleh Kepala BPSDM saat ini, " ujarnya.

Masih menurut Rusli, penjaminan mutu diklat sudah menjadi keharusan bagi seluruh instansi. "Misalnya, ini (BPSDM) kan lembaga pendidikan, jadi orang bakal merujuk ke sini kalau mereka sudah melihat mutunya. Sehingga masalah mutu ini harus betul-betul diperhatikan dan tidak ada tawar menawar," tutup Rusli.

Menanggapi permasalahan yang dialami Komite Penjaminanan Mutu saat melaksanakan tugasnya, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Dr Mahyuzar MSi menuturkan pihaknya meminta agar segera membuat sebuah Standart Operating Procedure (SOP) untuk mempermudah proses standarisasi mutu baik untuk Diklat Struktural, Diklat Teknis maupun Fungsional.

Mahyuzar menjelaskan, keberadaan SOP sangat dibutuhkan agar pelaksana tugas memiliki pedoman dalam menjamin mutu Diklat yang digelar pihaknya.

Selain itu, Mahyuzar berharap agar pihak Komite Penjaminanan Mutu juga tidak sungkan melakukan pengawasan dan evaluasi lebih lanjut terhadap kebijakan-kebijakan yang ada di lingkungan BPSDM.

"Ini juga sesuai dengan tugas-tugas yang tercantum dalam SK Komite Penjaminan Mutu yang kami terbitkan April 2018 lalu", lanjutnya lagi.

Kode:47
Rubrik:BPSDM

Komentar

Loading...