Izin Usaha Bermasalah

DPRA Tolak Kehadiran Perusahaan Tambang Emas

ISTIMEWAKetua Komisi II DPR Aceh Nurzahri
A A A

ACEH - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menolak kehadiran perusahaan tambang emas PT Emas Mineral Murni di kawasan Beutong, Nagan Raya dan Pegasing, Aceh Tengah.

Ketua Komisi II DPR Aceh Nurzahri mengatakan, pihaknya menemukan sejumlah aturan kekhususan Aceh telah dilanggar oleh pemerintah pusat dalam penerbitan izin usaha PT EMM di Aceh.

Salah satunya, menurut Nurzahri, dari 10.000 hektar Hak Guna Usaha (HGU) yang diperoleh PT EMM, 8.000 hektar dinyatakan telah memasuki hutan lindung.

"Kawasan lindung menurut qanun dan UUPA itu harus dengan izin DPRA dan sampai saat ini kita belum pernah mengeluarkan izin apapun untuk siapapun boleh menggunakan lindung termasuk pertambangan ini," ujarnya.

Komisi II yang membidangi perekonomian, sumber daya alam dan lingkungan hidup akan meminta pimpinan DPR Aceh untuk membawa persoalan EMM ke paripurna dewan.

"Ini insya Allah akan kami bawa dalam rapat paripurna DPR Aceh untuk meminta kesepakatan lembaga supaya menjadi keputusan lembaga dan keputusan negara," ujar Nurzahri.

Nurzahri juga mendesak pemerintah Aceh untuk memperpanjang moratorium tambang agar PT EMM berhenti beroperasi di Nagan Raya dan Aceh Tengah.

"Saya kira itu saja yang harus diperpanjang untuk sementara permasalahan ini bisa kita benahi mengenai proses perizinan yang tidak sesuai dengan aturan di Aceh," ujarnya.

Nurzahri berharap Plt Gubernur Aceh mendukung usulan DPR Aceh dalam rapat paripurna terkait PT EMM.

"Dan tentunya sikap ini harus dilaksanakan oleh Plt Gubernur dengan konsekuensi jika Plt tidak mendukung sikap DPR tentu akan terjadi perlawanan antara DPR dan gubernur terkait PT EMM ini," ujarnya.

ADV

Kode:Advertorial
Rubrik:Aceh

Komentar

Loading...