Pesan Irwan Djohan Kepada Firmandez Soal Konflik Kadin Aceh:

Organisasi Tidak Bisa Dijadikan Milik Pribadi

FOTO | JHON KEUMALAWakil Ketua DPRA Irwan Djohan
A A A

BANDA ACEH - Wakil Ketua DPR Aceh Teuku Irwan Djohan menyebutkan, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Aceh nyaris tidak kelihatan kiprahnya dalam mendukung pembangunan di Aceh.

Padahal kata Irwan, dunia sekalipun mengakui bagaimana hebatnya saudagar-saudagar Aceh pada masa dahulu.

“Tapi belakangan ini Kadin Aceh mati suri, kita tidak ingin ini berlanjut, sekarang kita inginkan Kadin kembali bangkit, karena itu saya sepakat bahwa Kadin yang sekarang mati suri harus kita perbaiki dengan pengurusan yang baru dan semangat baru,” ujar Irwan Djohan saat menerima aksi unjuk rasa pengurus Kadin Aceh, Selasa (23/10). Selan ke DPR Aceh Pengurus Kadin Aceh juga melakukan aksi di kantor Gubernur Aceh.

Irwan mengatakan, semua orang tau dan merasakan apa yang terjadi di Kadin Aceh dan Hipmi Aceh dalam beberapa puluh tahun terakhir ini. Tidak bisa dinafikan dan semua pihak bisa menilai apa yang terjadi di lembaga tersebut. Irwan Djohan juga menyatakan siap duduk dengan Firmandez untuk menyelesikan persoalan tersebut.

“Saya mohon maaf kepada bang Firmandez, dan hubungan saya sangat baik dengan beliau, tapi organisasi tetap harus dijalankan sesuai AD/ART, organisasi tidak bisa dijadikan milik pribadi, milik keluarga, milik warisan, milik dinasti, dan semua orang melihat itu secara kasat mata, bagaimana bang Firman memperlakukan Kadin, memperlakukan hipmi, dari beliau kepada anak beliau, ke anaknya lagi dan seterusnya, dan semua orang mentertawakan ini, soal dinasti dan warisan ini sangat memalukan sekali,” ujar Irwan.

Irwan bahkan mengaku sedih dan miris melihat pengurus Kadin Aceh harus turun ke jalan karena persoalan Kadin yang sudah tidak bisa di diamkan lagi.

“Oleh karena itu bagian dari dunia usaha di Aceh dan wakil rakyat, insyaAllah saya akan membantu memperjuangkan ini semaksimal mungkin, dan saya akan minta dukungan rekan-rekan di DPR Aceh,” ujarnya lagi.

Sementara itu, salah seorang Peserta Aksi Muhammad Mada meminta kepada pihak DPR Aceh agar menyurati Kadin Indonesia supaya menunda dan menganulir Musprov 15 November 2018 yang dibuat Firmandez secara sepihak, serta tidak merekomendasikan Musprov Kadin Aceh di Banda Aceh.

Karena kata Muhammad Mada, dalam rangka menghadapi Musprov, Firmandez secara sengaja membentuk sejumlah Kadin abal-abal di kabupaten/kota tanpa melibatkan pengurus Kadin Aceh lainnya.

“Kita tidak tau apa-apa, tiba-tiba sudah terbentuk Kadin di daerah, kita Cuma lihat tiba-tiba sudah ada fotonya,”ujar Mada.

Bahkan kata Mada, dalam menghadapi Musprov nantinya, Firmandez sudah mempersiapkan putra mahkota untuk melanjutkan dominasinya di Kadin Aceh.

“Dia bilang tidak mempersiapkan putra mahkota, itu bohong dan fitnah, karena saya satu orang pasca OTT bupati Bener Meriah, saya dipanggil ke rumah Firmndez, dan diminta untuk mendukung Teuku Sulaiman Badai. Kalau perlu kita bersumpah,” ujarnya.

Sementara itu Ketua Komite Penyelamat Kadin Aceh Iqbal menyebutkan aksi tersebut dilakukan Kadin Aceh untuk menuntut agar Kadin Aceh dijalankan secara benar dan sesuai dengan AD/ART nya.

“Sekarang Firmandez secara sepihak mau membuat Musprov, tanpa melibatkan pengurus lainnya, hanya kelompok dia saja yang notabenenya adalah angota keluarganya,” ujarnya.

Kode:01
Sumber:antero
Rubrik:Aceh

Komentar

Loading...