Soal Wali Nanggroe Aceh

Majelis Tinggi : Belum Ada Tokoh di Aceh Layak Gantikan Tgk. Malik Mahmuh Al- Haytar

fe1ca6f9-56d8-4a5f-baa8-d331a8450845
A A A

Banda Aceh - Majelis Tinggi Wali Nanggroe Aceh terdiri dari Majelis Tuha Peuet, Majelis Tuha Lapan, dan Majelis Fakwa berpendapat, belum ada tokoh di Aceh yang layak menggantikan Tgk. Malik Mahmuh Al- Haytar sebagai Wali Nanggroe Aceh. Itu sebabnya, Majelis Tinggi berpendapat, guna menghindari kekosongan jabatan Wali Nanggroe Aceh maka diputuskan kembali menetapakan nama Tgk. Malik Mahmud Al- Haytar.

Wakil Ketua Tuha Peuet, Tgk. H. Marhaban Adnan menyampaikan. Pengajuan nama Tgk. Malik Mahmud Al Haytar sebabagai Wali Nanggroe Aceh X bukan secara tiba-tiba. Sebelumnya, Majelis Tinggi telah melakukan penilaian terhadap sosok Malek Mahmud Al Haytar yang hingga kini belum mampu digantikan oleh tokoh lain di Aceh.

“Kami melihat, apa yang telah dilakukan oleh Malik Mahmud Al –Haytar dalam memperjuangkan Aceh patut dihargai oleh semua pihak di Aceh. Beliau (Tgk. Malik Mahmud Al- Haytar) mengalami dan menjadi perwakilan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) saat penandatanganan Memorendum of Understading (MoU) Helsingki, 15 Agustus 2005,” ungkap Tgk. H. Marhaban Adnan didampingi Sekretaris Majelis Tuha Peuet, Ali Basyah dan Anggota Majelis Fatwa, H. Zuafanuddin, S. Ag di Meuligoe Wali Nanggore Aceh, Lampeneruet, Aceh Besar, Rabu (12/12/18).

Selain itu, unsur Majelis Tinggi berpendapat, keberadaan Lembaga Wali Naggroe Aceh merupakan hasil penjuangan GAM. Maka, tak berlebihan jika jabatan itu juga diberikan pada tokoh-tokoh GAM yang masih hidup, salah satunya adalah Malik Mahmud Al- Haytar.

“Memang, setiap orang ada kelibuhan dan kekurangan. Kelebihan akan kita pertahankan. Dan, kekurangan akan kita perbaiki. Namun, bagaimanapun penilaian dari sejumlah pihak terhadap Tgk. Malik Mahmud Al – Haytar. Kami, tetap berpendapat belum ada tokoh yang mampu mengantikan jabatan beliau,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Tgk. H. Marhaban Adnan juga meminta Wali Nanggroe Aceh, Malik Mahmud Al- Haytar harus menuntaskan apa yang telah disepakati dalam MoU Helsingki, guna mempercepat proses pembangunan bagi kemakmuran rakyat Aceh serta menghindari potensi konflik baru dimasa mendatang.

“Kami harapkan, pilihan kami ini dapat diterima oleh semua pihak di Aceh. Tentu, banyak pertimbangan yang kita lakukan. Juga termasuk untuk menghindari konflik. Beliau dapat menjadi penengah dari semua pihak. Apalagi, pemilu sudah depat, semua seuasan Aceh semakin damai kedepan. Percayalah, pilihan kami Insyaallah yang terbaik,” ujarnya.

Sebelumnya, melalui musyawarah, Majelis Tinggi Wali Nanggroe Aceh terdiri dari Majelis Tuha Peuet, Majelis Tuha Lapan, dan Majelis Fakwa memutuskan, kembali menetapakan Tgk. Malik Mahmuh Al Haytar sebagai Wali Nanggroe Aceh X, di Meuligoe Wali Naggroe Aceh, Lempeneruet, Aceh Besar, Kamis (6/12/18) malam.

Selanjutnya, Majelis Tinggi WN menyerahkan nama Tgk. Malik Mahmuh Al- Haytar pada DPR Aceh untuk dilakukan pengukuhan dalam Sidang Istemewa DPR Aceh.

Sumber:modusaceh.co
Rubrik:Aceh

Komentar

Loading...