Ketua DPR Aceh Janji Perjuangkan Nasib Guru Honorer

Ketua DPR Aceh, Sulaiman menerima audiensi para guru honorer di Aceh
A A A

Banda Aceh - Usai menerima perwakilan guru honorer, Ketua DPR Aceh, Tgk Sulaiman, SE., M.S.M mengaku akan memperjuangkan nasib guru honorer di Aceh. Dia juga akan mengirim surat pada Kementrian Pendidikan RI, guna melaporkan permasalahan guru honorer yang terjadi selama ini di Aceh.

“Saya akan perjuangkan tuntutan guru honorer yang selama ini tidak diperhatikan oleh Pemerintah Pusat dan Aceh. Saya juga harus melihat ranah hukumnya bagaimana caranya supaya hal ini bisa di selesaikan,” janji Sulaiman saat menerima perwakilan guru honorer yang melakukan unjuk rasa di Gedung DPR Aceh, Jalan T. Daud Bereueh, Kuta Alam, Banda Aceh, Rabu (12/12/18) sore.

Sulaiman meminta, semua guru honorer yang ada di Aceh untuk bersabar sambil menunggu langkah-langkah yang akan dilakukan guna menyelasaikan pengangkatan guru honorer sebagai pegawai Negeri Sipil (PNS). Dia juga memaparkan, permasalahan guru honorer tidak hanya terjadi di Aceh. Namun, telah menjadi isu nasional yang kini belum diselesaikan dengan baik oleh pemerintah.

"Saya akan berusaha untuk memecahkan permasalahan ini, setelah kita duduk hari ini, saya akan meminta pendapat sejumlah pihak dan kalau perlu kita akan laporkan pada Presiden RI, Joko Widodo. Agar, masalah ini tidak berlarut- larut,” janji politisi Partai Aceh itu.

Sebelumnya, guru  honorer  di Aceh yang tergabung dalam ikatan Asosiasi Guru Aceh (AGA) menuding sejumlah Anggota DPR Aceh sebagai penipu, karena tidak pernah peduli dengan nasib mereka. Tudingan itu disampaikan dalam bentuk unjukrasa, di depan Gedung Dewan perwakilan Rakyat (DPR) Aceh, di Jalan Tgk. Daud  Beureuh, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh. Rabu (12/12/18).

Dalam aksi itu, para pendemo yang didominasi kaum ibu-ibu membawakan beberapa spanduk dan karton yang betuliskan ‘siapa peduli nasib guru honorer’. Mereka juga melakukan pengumpulan aksi tanda tangan pada spanduk putih dan akan diserahkan pada Pemerintah Aceh.

Kordinator Lapangan (Korlap) aksi, Cut Aklima dalam orasinya menuntut Pemerintah Aceh segera menangani permasalahan  yang terjadi pada guru honorer. Dia menolak adanya rencana penetapan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat. Dan meminta, segera mengeluarkan nomor induk pegawai (NIP) bagi guru yang telah lulus PNS tahun 2013 lalu.

“Anggota dewan (DPR Aceh) tidak tegas dalam bersikap. Mereka  tidak pernah memperdulikan nasib kami. Dulu, ketika pemilihan calon legeslatif para dewan itu berjanji untuk mesejahterakan masyarakat. Tapi itu hannya dusta. Kita ditipu,” ungkap Cut Aklima dan disahuti yel-yel para pengunjuk rasa.

Cut Aklima meminta Pemerintah Pusat untuk segera merubah Undang-Undang Akademi Sekertariat Manajemen (ASM),  menjadi Aparatur Negeri Sipil (ANS). Serta, mengangkat guru honorer ke K2, yang sudah melewati usia 35 tahun ke atas, menjadi PNS.

"Guru tidak pernah dihargai jasanya. Padahal, guru adalah orang yang mendidik generasi bangsa. Para dokter, penjabat DPR, bahkan presiden adalah hasil dari didikan guru. Dirinya juga mencontohkan, di Papua Barat masalah yang terjadi pada guru sangat cepat ditangani. Berbeda dengan Aceh yang masalah guru tidak pernah diselesaikan. Padahal, keduanya  merupakan daerah otonomi khusus yang diberikan kebebasan dalam memutuskan suatu kebijakan," ungkapnya.***

Sumber:modusaceh.co
Rubrik:AcehNews

Komentar

Loading...