Sidang Putusan Korupsi Program Ternak di DKPP Lhoksemawe

Kadis dan Bawahan Divonis Lima dan Empat Tahun Penjara

Tiga Terdakwa Jalani Sidang Putusan
A A A

Banda Aceh - Mantan Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Pertanian (DKPP) Lhokseumawe, drh M Rizal (58). Rizal divonis lima tahun empat bulan penjara, dan denda Rp. 200 juta subsider tiga bulan kurungan, ditambah membayar uang perkara Rp. 5 ribu. Dia dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama dan memperkaya orang lain dengan kerugian negara Rp. 8,1 miliar lebih.

“Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa drh M Rizal selama lima tahun empat bulan. Membebani terdakwa M Rizal membayar denda 200 juta rupiah atau bisa diganti (subsider) selama dua bulan kurungan,” baca Ketua Majelis Hakim, Elly Yurita,SH., MH (ketua) bersama Dr. Edward dan Nani, SH. (anggota) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banda Aceh, Jumat (14/12/18).

Majelis Hakim berpendapat, terdakwa drh M Rizal terbukti secara sah dan meyakinkan, menurut hukum bersalah secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara.

M. Rizal juga dianggap tidak menjalankan tugas dan fungsinya selaku Kepala DKPP Lhokseumawe. Tidak melakukan kroscek terhadap program aspirasi Anggota DPRK Lhoksemawe periode 2009-2014 senilai Rp. 14,5 miliar yang diperuntukan di dinasnya ketika itu. Sehingga program tersebut fiktif dan tidak dinikmati oleh masyarakat.

Memang, vonis hakim tersebut lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Lhokseumawe, yakni pidana delapan tahun penjara, denda Rp 200 juta subsider enam bulan kurungan.

Terkait hal yang memberatkan, Hakim Elly Yurita, SH., MH menyebutkan Rizal tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi. Sedangkan yang meringankan, Rizal bersikap sopan, merasa bersalah dan berjanji tidak lagi mengulangi kesalahan serta masih memiliki tanggungan keluarga yaitu istri dan anak serta belum pernah dihukum.

Sebelumnya, Majelis Hakim juga membacakan vonis untuk dua terdakwa lainnya, yakni Dahliana (47), Pejabat Pengadaan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Ismunazar (43) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Dalam surat putusan terpisah, Ismunazar dan Dahlina masing-masing divonis 4 tahun penjara dan denda Rp. 200 juta subsider dua bulan kurang. Keduanya juga dibebankan uang perkara Rp. 5 ribu.

Menurut Majelis Hakim, perbuatan ketiga terdakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menanggapi putusan Majelis Hakim, pengacara terdakwa M Rizal, Zulfan mengaku kaget dengan putusan tersebut. Dia mengatakan, Majelis Hakim tidak melihat fakta-fakta dalam persidangan dari para saksi yang dihadirkan, jika kliennya tidak sepeserpun menikmati uang hasil korupsi tersebut. Itu sebabnya, dia mengaku akan melakukan koordinasi dengan para terdakwa terkait langkah yang akan diambil.

Sebelumnya, Pemko Lhokseumawe melalui DKPP setempat memplot dana Rp 14,5 miliar dalam APBK tahun 2014 untuk pengadaan ternak berupa lembu. Selanjutnya, lembu tersebut dibagikan pada puluhan kelompok masyarakat di Kota Lhokseumawe.

Namun, pada akhir tahun 2015, pihak kepolisian menemukan adanya indikasi korupsi, sehingga mulai melakukan penyelidikan dan ditemukan data, adanya dugaan pengadaan sejumlah lembu adalah fiktif.

Pada pertengahan Juni 2017 lalu, penyidik meningkatkan status kasus ini dari penyelidikan ke tahap penyidikan. Lalu, menetapkan tiga tersangka, yakni Dahliana (47) sebagai Pejabat Pengadaan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Ismunazar (43) sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Rizal, Mantan Kepala DKPP Lhokseumawe.

Sumber:modusaceh.co
Rubrik:AcehNews

Komentar

Loading...