Paripurna DPD RI Sepakat Otsus Aceh di Perpanjang Pasca 2027

Sidang Paripurna DPD RI
A A A

Jakarta - Sidang Paripurna DPD RI menyepakati perpanjangan Dana otonomi Khusus Aceh (DOKA) setelah tahun 2027. Pengesahan ini berdasarkan laporan yang dibacakan Pimpinan Komite I DPD RI H. Fachrul Razi, MIP pada sidang yang dipimpin Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang, di Gedung Nusantara V Senayan Jakarta, Kamis 20 Desember 2018.

Senator H. Fachrul Razi, MIP menengaskan. Komite I memiliki perhatian penuh terhadap pelaksanaan Otsus di Papua, Papua Barat dan Aceh yang diwujudkan dengan mengagendakannya menjadi salah satu fokus pengawasan DPD RI. Apalagi ada persoalan krusial dari pemberlakuan Undang- undang (UUD) Otsus yakni terkait dengan akan berakhirnya Dana Otsus.

Melalui kewenangan yang dimiliki DPD, khususnya Komite I, telah memanggil Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), untuk meminta penjelasan atas kebijakan pasca berakhirnya Dana Otsus baik di Provinsi Aceh, Provinsi Papua maupun Provinsi Papua Barat. Dia telah menerima aspirasi dari segenap rakyat Aceh dan Papua agar dilakukan evaluasi pelaksanaan otsus selama ini dan mengkaji kemungkinan untuk dilakukan revisi terhadap UU Otsus dan jangka waktu keberlakuan Dana Otsus.

Fachrul Mengatakan. Pemberlakuan Otsus hingga saat ini, jauh lebih penting daripada upaya untuk mengubah atau menyempurnakan kebijakan yang sudah ada, walau kebijakan Otsus tersebut menyimpan sejumlah persoalan substantif. Pemberian Otsus di Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat menjadi politik jalan tengah, untuk meredam gejolak politik dan upaya mempercepat pencapaian kesejahteraan. Dengan pertimbangan politik dan mengedepankan persatuan bangsa, maka kebijakan Otsus menjadi pilihan terbaik dan rasional untuk dipertahankan.

“Komite I mendukung sepenuhnya keberlanjutan pelaksanaan Otonomi Khusus di Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat, termasuk Dana Otsus didalamnya, dengan memperbaiki mekanisme pengawasan pelaksanaan Dana Otsus dan kebijakan Otonomi Khusus secara menyeluruh,” harap Fachrul Razi.

Menurutnya, keberlanjutan pemberian Otsus harus didukung dengan evaluasi yang komprehensif yang dilakukan secara berkala dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat Pusat maupun Daerah. Pemanfaatan DOKA harus diarahkan pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan mempercepat pertumbuhan ekonomi, tepat sasaran dan tepat kegunaan.

“Pemanfaatan dan penggunaan DOKA harus akuntabel dan melibatkan masyarakat agar dapat diawasi bersama-sama. Pemerintah harus menyusun exit strategy pasca kebijakan Otsus Aceh dan mengkaji keberlakuan perpanjangan DOKA jilid II pasca tahun 2027,” harapnya.

Rubrik:Aceh

Komentar

Loading...