Masuk dalam Daftar Pencarian Orang

KPK Minta Kapolri Ciduk Ayah Merin

FOTO | ISTIMEWAIzil Azhar (Ayah Merin)
A A A

Akhirnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memasukkan nama Izil Azhar (Ayah Merin) dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). KPK juga meminta Kapolri, Jendral Tito Karnavian untuk menangkap Ayah Merin secepatnya.

"Ayah Merin tersandung kasus dugaan tindak pidana korupsi penerimaan gratifikasi, yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya bersama-sama Irwandi Yusuf, Gubernur Aceh periode 2007-2012.

Untuk itu, KPK juga mengirimkan surat pada Kepala Kepolisian RI, Jendral Tito Karnavian untuk meminta bantuan pencarian orang atas nama DPO tersebut untuk ditangkap dan diserahkan kepada KPK," harap Jubir KPK, Febri Diansyah pada media ini, Rabu (26/12/18).

Febri mengharapkan. Bagi masyarakat yang mengetahui keberadaan DPO, harap menginformasikan pada kantor KPK melalui Tel.: (021)25578300 atau (021) 25578389. email: pengaduan@kpk.go.id. Faks: (021) 52892456. Atau dapat menginformasikan pada kantor kepolisian setempat.

Febri mengatakan. Sebelumnya, KPK telah secara persuasif mengingatkan Ayah Merin agar menyerahkan diri secara baik-baik, agar dapat dipertimbangkan sebagai faktor yang meringankan proses hukum. Namun, tiga kali dikirim surat panggilan, Ayah Merin tidak pernah memenuhi panggilan KPK.

"Irwandi Yusuf didakwa menerima gratifikasi Rp 8,72 miliar selama menjabat sebagai Gubernur Aceh periode 2017-2022; dan Irwandi Yusuf bersama Ayah Merin didakwa menerima gratifikasi Rp 32,45 miliar selama menjabat sebagai Gubernur Aceh periode 2007-2012," kata Febri menduga.

Febri menegaskan. Penanganan perkara yang dilakukan oleh KPK ini murni proses hukum semata. KPK meyakini, korupsi yang terjadi di semua daerah, termasuk Aceh sangat merugikan masyarakat. Apalagi dana Otonomi Khusus yang semestinya dapat dinikmati oleh masyarakat Aceh, dan juga dana pembangunan infrastuktur di Aceh tersebut.

KPK berharap masyarakat Aceh dapat mendukung upaya pemberantasan korupsi yang sedang dilakukan bersama-sama ini. Jangan sampai ada pihak-pihak tertentu yang membelokkan isu proses hukum ini pada aspek politik karena jika hal tersebut terjadi, maka yang dirugikan oleh korupsi adalah masyarakat Aceh.

"Pada saudara Izil Azhar, kami imbau agar menghadapi proses hukum ini secara terbuka sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Jika ada bantahan, atau informasi tentang keterlibatan pihak lain terkait dengan dugaan penerimaan gratifikasi Rp. 32,45 miliar tersebut, akan lebih baik jika disampaikan pada KPK sehingga dapat ditelusuri lebih lanjut," harap mantan Koordinator ICW itu.

Sebelumnya, Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf bersama Izil Azhar telah ditetapkan sebagai tersangka pembangunan dermaga bongkar muat pada kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan Sabang yang dibiayai APBN Tahun Anggaran 2006-2011. Izil Azhar seorang pihak swasta yang sekaligus orang kepercayaan Irwandi.

Bagi Irwandi Yusuf, ini menjadi status tersangka kedua, setelah sebelumnya diteapkan sebagai tersangka terkait fee DOKA 2018. Irwandi ditangkap dalam OTT KPK bersama Bupati Bener Meriah nonaktif, Ahmadi, Staf Khusus Gubernur Aceh, Hendri Yuzal dan pengusaha Syaiful Bahri, 3 Juli 2018 lalu di Banda Aceh.

Kode:01
Sumber:modusaceh.co
Rubrik:Aceh

Komentar

Loading...