Terjaring Razia Satpol PP Aceh

12 ASN Akan Dipotong TPK 10 Persen

FOTO | modusaceh.coRazia ASN
A A A

BANDA ACEH - Petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayatul Hisbah (WH) Aceh berhasil mengamankan enam Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai kontrak di beberapa warung kopi di kawasan Kuta Alam dan Lambhuk serta Lampineung, Kota Banda Aceh, Selasa (12/2/1/2019). Mereka diamankan karena tertangkap tangan saat nongkrong pada jam kerja.

Kasat Pol PP dan WH Aceh, Dedy Yuswadi mengatakan. Razia rutin adalah menindaklanjuti Instruksi Gubernur Aceh kepada Satpol PP dan WH Aceh untuk melakukan penertiban PNS dan tenaga kontrak serta siswa-siswa yang bolos sekolah. Dalam razia kali ini, pihaknya mengamankan 12 dari beberapa Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) dan PNS Pemko Banda Aceh serta tenaga kontrak.

"Untuk hari memang kita laksanakan razia untuk PNS dan tenaga kontrak. Beberapa hari ini, tingkat intensitas PNS yang ngopi di warung agak tinggi, mungkin ini karena anggaran baru berjalan makanya PNS di dinas-dinas tidak ada pekerjaan. Tapi itu bukan suatu pembenaran, PNS tetap harus bekerja di kantor seperti biasa, makanya ini rutin kita lakukan. Biasa kita lakukan sehari sampai dua kali, pagi dan setelah jam istirahat," ungkap Dedy pada awak media pers.

Dedy menegaskan, mereka yang telah terjaring razia akan ditindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Seperti dibuat surat pernyataan tidak mengulangi lagi, dan selanjutnya akan dilaporkan pada pimpinan masing-masing, Plt Sekda Aceh dan Plt Gubernur Aceh, guna dipotong Tunjangan Prestasi Kerja (TPK) sebesar 10 persen dan masing-masing pimpinan sebesar 5 persen.

"Itu jelas aturannya, akan dipotong TPK, baik pada mereka yang diamankan maupun pada pimpinan mereka masing-masing. Jadi, di sini atasannya ikut bertanggungjawab terhadap bawahannya. Kemudian, bagi PNS yang terjaring rahasia ada surat izin keluar dari atasannya itu bisa dimaklumi tapi yang tidak ada tetap kita ambil tindakan," tegasnya.

Dia berharap, para PNS dan tenaga kontrak tidak lagi nongkrong saat jam dinas, sebab banyak masyarakat yang berkepentingan dengan abdi negara itu menjadi terabaikan. Sehingga, Aparatur Sipil Negara (ASN) yang digaji oleh negara untuk melayani rakyat jadi ogah-ogahan.

"Jangan ada lagi yang ngopi terutama di jam-jam dinas, seperti kita ketahui masyarakat yang memerlukan PNS yang bersangkutan tidak ada di kantor, malah urusan masyarakat terbengkalai. Kalau pun mau keluar harus ada surat izin pimpinan. Kalau tidak, akan kami amankan," tegas Dedy

Kode:01
Sumber:modusaceh.co
Rubrik:Aceh

Komentar

Loading...