Gelar Binbang KIG, Ini Harapan Kadiskominfotik

Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) secara rutin menggelar kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Informasi Gampong (KIG)
A A A

Banda Aceh - Sebagai bentuk nyata dari proses diseminasi informasi dalam upaya pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Gampong (KIG), Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) secara rutin menggelar kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Informasi Gampong (KIG) yang diikuti oleh utusan setiap Kecamatan.

Kepala Diskominfotik Kota Banda Aceh Bustami, SH menyebutkan, Kelompok Informasi Gampong (KIG) merupakan layanan publik yang dibentuk dan dikelola dari oleh dan untuk masyarakat secara khusus yang berorientasi pada layanan informasi dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kebutuhannya.

“Kelompok Informasi Gampong (KIG) merupakan media forum kelompok masyarakat yang memilki aktifitas mengikuti informasi dari berbagai sumber, kemudian mendiskusikan hasil monitoring dan menyalurkan informasi kepada masyarakat sekitarnya serta untuk lebih lanjut dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari.” Sebut Bustami dalam sambutannya saat membuka acara kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Informasi Gampong (KIG) Kota Banda Aceh tahun 2019 di Aula Madani Center Diskominfotik Kota Banda Aceh, Senin (8/4/2019).

Bustami berharap agar kegiatan seperti ini mampu memaksimalkan proses diseminasi informasi ke masyarakat dan merangsang tiap KIG untuk dapat berkembang serta berperan aktif di kecamatannya masing-masing dalam pemenuhan kebutuhan informasi.

Kegiatan ini digelar selama empat hari hingga Kamis, 11 April 2019. Pelatihan KIG yang diikuti puluhan peserta dari utusan kecamatan yang ada di wilayah Kota Banda Aceh mengangkat beragam macam materi.

Komisioner Komisi Informasi Aceh, Hamdan Nurdin dalam paparannya menyebutkan bahwa Indonesia berada pada posisi lima di Asia tentang keterbukaan informasi. Menurutnya keterbukaan informasi juga digadang gadang sebagai kecerdasan suatu bangsa.

“Informasi publik desa merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan atau diterima oleh pemerintah desa yang berkaitan dengan penyelenggraan pemerintah desa,” ungkap Hamdan.

Lanjut Hamdan, misalnya adanya papan informasi seperti yang tertera di setiap papan informasi masjid, nah ini juga bagian dari penerapan yang real terhadap praktek keterbukaan informasi publik.

Sementara itu, Asna Mardhia dalam materinya terkait peran aparatur gampong dalam mengelola informasi publik menyebutkan bahwa gampong dapat berkoordinasi dengan PPID kota maupun melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong.

“Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa. Hal ini tertera pada pasal 82, ayat 1 Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa,” ungkap Asna.

Komentar

Loading...