Dr. Zainuddin, SE, M.Si, Pakar Ekonomi dan juga Dekan Fakultas Ekonomi USM, narasumber peHTem edisi Kamis 17 Juni 2021 episode 48 dengan tema: Setelah Pedagang Dipaksa Hengkang, Tepatkah Pasar Penayong Jadi Wisata Kuliner? dipandu oleh host Indah Rastika Sari. Jangan lupa subsribe like share dan comment.

Breaking News

Bupati Nganjuk Terjerat OTT

Ditangani KPK atau Bareskrim Polri?

Ditangani KPK atau Bareskrim Polri?Istimewa
Ilustrasi Gedung Bareskrim Polri

JAKARTA - Bupati Nganjuk Novi Rahman terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Dalam operasi ini, KPK bekerja sama dengan Bareskrim Polri. Lalu, siapa yang akan menangani kasus yang bersangkutan?

"Nanti kita lihat keputusan Komisioner setelah koordinasi," kata Kabareskrim Polri Komjen Agus Ardianto saat dikonfirmasi, Senin (10/5/2021).

Dikonfirmasi terpisah, Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono mengatakan sinergi KPK dengan Bareskrim Polri baru pertama kali dilakukan. Untuk itu, pihaknya akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan KPK.

"Sama-sama penegak hukum, nanti dikoordinasikan. Baru pertama sinergitas seperti ini," ujarnya.

Sementara itu, juru bicara KPK, Ali Fikri, menyampaikan Bareskrim Polri telah menyelidiki kasus tersebut sejak April 2021. Novi diduga menerima sejumlah uang terkait pengurusan promosi jabatan di Pemda Nganjuk.

"KPK sejak awal dalam kegiatan ini, men-support penuh Tim Bareskrim Mabes Polri yang telah melakukan penyelidikan sejak sekitar April 2021 atas dugaan TPK penerimaan sejumlah uang untuk mengurus promosi jabatan di lingkungan Pemkab Nganjuk," kata Ali Fikri, kepada wartawan, Senin (10/5/2021).

Ali mengatakan OTT ini merupakan sinergi KPK dan Polri. Dia mengatakan saat ini proses pemeriksaan terhadap para pihak yang terjaring OTT masih dilakukan.

"Kegiatan tangkap tangan di wilayah Jawa Timur ini merupakan sinergi antara KPK dengan Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Mabes Polri," ujar Ali.

Sebelumnya, KPK mengamankan 10 orang dalam OTT Bupati Nganjuk. Kesepuluh orang itu masih diperiksa di Polres Nganjuk.

"Informasi yang kami terima sejauh ini, tim gabungan telah melakukan permintaan keterangan atas dukungan jajaran Polres Nganjuk, terhadap sekitar 10 orang yang diamankan. Di antaranya Kepala Daerah dan beberapa ASN (aparatur sipil negara) di Pemkab Nganjuk," kata Ali.

KPK juga mengamankan bukti terkait perkara. Barang bukti tersebut merupakan uang dalam pecahan rupiah yang masih dalam proses konfirmasi kepada pihak yang diamankan itu.

"Adapun bukti yang ditemukan dan diamankan di antaranya berupa uang dalam pecahan rupiah yang saat ini masih dilakukan penghitungan dan dikonfirmasi kepada beberapa pihak yang telah diamankan tersebut," kata Ali.

Rahman ditangkap KPK karena diduga menerima suap terkait jual-beli jabatan di wilayah pemerintahannya. Uang ratusan juta rupiah juga disita KPK dalam OTT Rahman.

Status Rahman pun masih sebagai terperiksa. KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang terjerat OTT Bupati Nganjuk.