Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mendata, ada lebih dari 300 rumah yang mengalami kerusakan dengan berbagai tingkatan, akibat gempa berkekuatan magnitudo 6,1 mengguncang Malang dan sekitar Jawa Timur pada siang tadi. Data itu terakhir diterima BNPB pada pukul 20.00 WIB. "Data BNPB hari ini, pukul 20.00 WIB, lebih dari 300 rumah rusak dengan tingkatan berbeda, dari ringan hingga berat," kata Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Raditya Jati melalui keterangan resminya, Sabtu (10/4/2021). "Catatan sementara, 13 unit rumah rusak namun belum ditentukan kategori tingkat kerusakan. Sedangkan sejumlah kerusakan fasilitas umum, antara lain sarana Pendidikan 11 unit, kantor pemerintah 7, sarana ibadah 6, RSUD 1 dan pondok pesantren 1," ungkapnya.

Breaking News

Terungkap

Pembunuh Khashoggi Pakai Jet yang Disita Putra Mahkota Saudi

Pembunuh Khashoggi Pakai Jet yang Disita Putra Mahkota SaudiIstimewa
Poster Jamal Khashoggi

JEDDAH - Dua jet pribadi yang digunakan oleh pasukan pembunuh Arab Saudi yang menewaskan jurnalis kawakan Jamal Khashoggi, ternyata dimiliki oleh sebuah perusahaan yang kurang dari setahun sebelumnya telah disita oleh putra mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman. Demikian menurut dokumen pengadilan yang baru-baru ini diajukan.

Dilansir dari CNN, Kamis (25/2/2021) dokumen-dokumen itu, yang diajukan sebagai bagian dari gugatan perdata Kanada awal tahun ini, diberi label "Sangat Rahasia" dan ditandatangani oleh seorang menteri Saudi yang menyampaikan perintah penyitaan oleh putra mahkota, penguasa de facto muda Arab Saudi.

"Menurut instruksi Yang Mulia Putra Mahkota," tulis menteri tersebut menurut terjemahannya, "segera setujui penyelesaian prosedur yang diperlukan untuk ini."

Dokumen tersebut menjelaskan bagaimana kepemilikan Sky Prime Aviation diperintahkan untuk ditransfer ke dana kekayaan negara senilai US$ 400 miliar di negara itu pada akhir 2017. Pesawat-pesawat perusahaan tersebut kemudian digunakan dalam pembunuhan Khashoggi pada Oktober 2018.

Dana kekayaan kedaulatan Kerajaan, yang dikenal sebagai Dana Investasi Publik, dikendalikan oleh kerajaan Saudi dan diketuai oleh putra mahkota, yang dikenal sebagai MBS. Dokumen yang menetapkan hubungan antara pesawat dan pangeran itu diajukan oleh sekelompok perusahaan milik negara Saudi sebagai bagian dari gugatan penggelapan yang mereka buka bulan lalu di Kanada terhadap mantan pejabat tinggi intelijen Saudi, Saad Aljabri.

Tuduhan penggelapan terhadap Aljabri muncul setelah gugatan yang dia ajukan tahun lalu di pengadilan distrik Washington, DC terhadap MBS. Aljabri menuduh putra mahkota mengirim tim pembunuh bayaran untuk membunuhnya di Kanada hanya beberapa hari setelah Khashoggi dibunuh. MBS mendapat panggilan melalui WhatsApp, dan pada bulan Desember, pengacara pangeran meminta pengadilan untuk membatalkan kasus tersebut.

Bukti bahwa kepemilikan armada pesawat pribadi telah dipindahkan ke Dana Investasi Publik Arab Saudi belum pernah dilaporkan sebelumnya dan memberikan kaitan lain antara kematian Khashoggi dan MBS. Pada Oktober 2018, tidak lama setelah pembunuhan Khashoggi, Wall Street Journal, mengutip orang-orang yang mengetahui masalah ini, melaporkan bahwa jet Gulfstream yang digunakan oleh para pembunuh itu milik perusahaan yang dikendalikan oleh MBS.

"Dia akan melacak (perusahaan) dan akan mengetahui bagaimana itu digunakan," kata Dan Hoffman, mantan direktur Divisi Timur Tengah CIA soal putra mahkota Arab Saudi. "Dan itu hanya bukti yang lebih potensial bahwa dia tahu tentang ini. Yang selalu menjadi perdebatan. Ini hanya bukti lebih dari itu," imbuhnya.

Tidak lama setelah jurnalis Saudi itu dibunuh di konsulat Saudi di Istanbul, Turki, CIA menilai dengan keyakinan tinggi bahwa MBS secara pribadi telah memerintahkan pembunuhan tersebut, tetapi pejabat-pejabat intelijen tidak pernah berbicara secara terbuka atau memberikan bukti.

Pejabat Saudi di Washington dan Riyadh tidak segera menanggapi fakta baru tersebut. MBS membantah bahwa dia memerintahkan pembunuhan Khashoggi tetapi mengatakan bahwa dia bertanggung jawab. Delapan tersangka telah dijatuhi hukuman penjara dalam apa yang oleh penyelidik PBB disebut sebagai "parodi keadilan."