Koordinator Masyarakat Pengawal Otsus (MPO) Aceh, Syakya Meirizal, menjadi narasumber peHTem edisi Senin 1 November 2021 episode 21 Tahun ke II dengan tema: KPK Kembali ke Aceh, Siapa Terjerat Korupsi? yang dipandu oleh host Indah Rastika Sari. Jangan lupa subsribe like share dan comment.

Breaking News

Muhammaddinsyah:

Pemkab Bener Meriah Wajib Bayarkan Gaji Honorer

Pemkab Bener Meriah Wajib Bayarkan Gaji HonorerSamsuddin
Muhammaddinsyah

BENER MERIAH - Jawaban Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Bener Meriah perihal kurangnya anggaran untuk membayar gaji tenaga honorer di Dinas Pendidikan Bener Meriah dinilai ngawur dan tidak masuk akal.

Hal ini disampaikan oleh salah seorang tokoh muda Bener Meriah Muhammaddinsyah kepada mediaaceh.com Kamis,16 September 2021 melalui. Muhammaddinsyah yang akrab disapa Madin menjelaskan Pemerintah daerah tidak punya alasan untuk menunda pembayaran gaji Tenaga Honorer. "Lazimnya, setiap tahun gaji tenaga honorer sudah teranggarkan di APBK murni, tidak logis jika saat sekarang ini dikatakan anggarannya kurang," ungkapnya

Lebih lanjut mantan anggota Tim Percepatan Pembangunan dan Kemasyarakatan Kabupaten Bener Meriah ini menjelaskan, dalam dokumen Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS-P) tahun anggaran 2021, anggaran pada Dinas Pendidikan Bener Meriah justru berkurang bukan bertambah.

"Jika kita lihat pada dokumen tersebut, anggaran pada Dinas Pendidikan justru berkurang 0,30% dari Rp197 Miliar ke Rp196 miliar. Bahkan total keseluruhan anggaran yang dilakukan perubahan hanya berjumlah Rp7 Miliar. Jumlah ini bahkan tidak cukup untuk membayarkan kekurangan anggaran gaji tenaga honorer guru sebesar Rp9 Miliar, belum lagi tenaga honorer yang lain,” katanya

"Kita tunggu saja hasil paripurna APBK-P yang saat ini sedang berlangsung, apakah DPRK akan menyoroti hal ini ataupun tidak," tambah Madin

Dilain sisi lanjut Madin, pihaknya justru menyoroti program peningkatan infrastruktur di Dinas Pendidikan yang jumlahnya cukup banyak.

"Ada banyak program peningkatan infrastruktur di Dinas Pendidikan. Mulai dari pagar, rehab ruangan, gedung baru sampai Paving block. Jangan-jangan anggaran yang seharusnya untuk gaji honorer dengan sengaja dialih fungsikan untuk pembangunan infrastruktur," tanyanya heran

"Seharusnya Dinas Pendidikan lebih fokus kepada peningkatan Sufrastruktur pendidikan bukan malah menyemarakkan program-program peningkatan infrastruktur," tutupnya []