Koordinator Masyarakat Pengawal Otsus (MPO) Aceh, Syakya Meirizal, menjadi narasumber peHTem edisi Senin 1 November 2021 episode 21 Tahun ke II dengan tema: KPK Kembali ke Aceh, Siapa Terjerat Korupsi? yang dipandu oleh host Indah Rastika Sari. Jangan lupa subsribe like share dan comment.

Breaking News

Polda Aceh Diminta Tertibkan Galian C Ilegal di Bener Meriah

Polda Aceh Diminta Tertibkan Galian C Ilegal di Bener MeriahSAMSUDDIN
Galian C

BENER MERIAH – Sejumlah galian C di Kabupaten Bener Meriah yang telah dicabut rekomundasi UKL/ UPL diduga masih beroperasi.

Salah seorang sumber yang tidak mau disebut indentitasnya kepada wartawan, Rabu (2/12/2020) mengatakan, ada beberapa galian C di Kabupaten Bener Meriah telah dicabut rekomundasi UKL/UPL lantaran penambangan material galian golongan c sudah berada diluar batas koordinat.

Untuk itu, ia berharap terhadap galian C ilegal tersebut untuk segera ditertibkan. Katanya lagi, terkait perizinan galian C dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Aceh

"Justru itu kami berharap Tim Polda Aceh untuk turun langsung menertibkan sejumlah galian C yang masih beroperasi kendati izin mereka sudah dicabut," harap sumber media ini.

Dalam kesempatan itu mencontohkan, salah satu galaian C dalam perizinan hanya memiliki lahan seluas 2.500 meter namun mereka sudah melebihi titik koordinat mencapai kurang lebih 19.218 meter.

Keberadaan galian C Ilegal tersebut juga cukup meresahakan masyarakat Dusun Musara Pakat, Kampung Wih Pesam Kecamatan Wih Pesam. Bahkan pada 28 Oktober 2020 lalu masyarakat telah melayangkan surat pengaduan kepada pemerintah setempat akibat dampak lingkungan yang timbul oleh kegiatan penambang galian C tersebut.

Sedikitnya, sebanyak 49 orang warga Dusun Musara Pakat telah membubuhkan tandatanggan dalam surat tersebut dan meraka berharap untuk segera dilakukan penertiban.

Alasan mereka, sangat terganggu dengan beroperasinya alat berat dengan jam kerja tidak ada batasnya bahkan sampai malam hari masih beroperasi , selain itu tingkat kedalaman gaian C yang sudah dekat dengan pemukiman warga sehingga mengakibatkan kubangan yang sangat berbahaya bagi masyarakat.

"Untuk itu, seluruh Warga Dusun Musara Pakat Kampung Wih Pesam meminta kepada Pemerintah Daerah untuk meninjau kembali perizinan CV atau PT yang melakukan galian C di dusun tersebut," tegasnya.

Sementara itu, berdasarkan data yang disampaikan oleh dinas pekerjaan umum dan perumahan Rakyat Kabupaten Bener Meriah Nomor 765/86/2020 tanggal 16 oktober 2020 terdapat 6 titik galian c yang sudah mengerjakan pengalian material di luar titik koordinasi yang ditentukan.

Adapun tiga galian c tersebut berada di kecamatan Wih Pesam. Sementara 3 galian c lainya berada di Kampung Baru Kecamatan Timang Gajah.

Menindak lanjuti surat tersebut, dinas Dinas Lingkungan Hidup juga telah melayangkan surat kepada Bupati Bener Meriah Cq Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Nomor 660/440/2020 terkait pancabutan Rekomendasi UKL-UPL.

Serta surat Bapeda yang ditujukan kepada Bupati Bener Meriah Cq Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Nomor 050/861/III Prihal Kesesuain RTRW Kabupaten Bener Meriah terkait Galian Golongan C.