Personel Polda Aceh akhirnya memberikan police line pada ratusan karung berisi limbah hasil tambang yang diduga illegal di pelabuhan Tapaktuan, Kamis (25/2/2021). Personel kepolisian daerah Aceh tersebut tiba di lokasi pengemasan limbah hasil tambang sekitar pukul 17:00 WIB dan langsung memasang police line (garis polisi). “Maaf, saya belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut, kami juga sedang proses pemeriksaan dan untuk informasi akan di informasikan oleh bagian humas kami,”katanya.

Breaking News

Dikonfirmasi Soal Anggaran

Sekda Aceh Utara Blokir Kontak Wartawan

Sekda Aceh Utara Blokir Kontak WartawanIstimewa
Logo WhatsApp

ACEH UTARA – Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara Dr A Murtala yang baru saja dilantik pada akhir Desember tahun lalu sebagai orang nomor wahid dibidang administasi, ternyata sosok lulusan S3 ini memiliki karakter maupun cara ampuh tersendiri untuk menghindari konfirmasi dengan wartawan, Sabtu (23/01/2021).

Sikap orang nomor tiga di jajaran pemerintahan Aceh Utara, terkesan seakan-akan tidak paham terhadap fungsi dan tugas seorang wartawan, seharusnya seorang Sekda harus koperatif dengan wartawan sesuai fungsinya yang diatur sesuai dalam undang undang nomor 40 tahun 1999.

Bahkan seharusnya Murtala seorang yang mendududuki jabatan Sekda bisa memberikan contoh kepada bawahan yang lain, dimana fungsi wartawan sebagai kontrol sosial untuk mewujudkan pembangunan yang maksimal demi terciptanya pemerintah yang transparan.

Namun sangat disayangkan, Murtala yang juga sebagai Ketua Tim TAPD Pemkab Aceh Utara, secara spontan memblokir nomor kontak Whatshap, saat wartawan semakin dalam menkonfirmasi perihal anggaran tanggap darurat yang tidak masukkan kedalam SILTAP APBK tahun 2020 saat pengesahan APBK tahun 2021.

Dalam bentuk pesan melalui whatshap saat di dilayangkan wartawan kepada Murtala Sekda soal dana tanggap darurat mengapa tidak laporkan maupun di masukkan kedalam SILTAP Aceh Utara, ia menjawab membalas "Neu konfirmasi ngon Ka. BPKD, secara teknis beliau yang lebih bisa menjelaskan (Konfirmasi saja dengan kepala BPKD beliau lebih tau) balas Murtala lewat pesan singkat. Jum’at (23/01).

Kemudian saat wartawan kembali mencoba tanyakan tentang selanjutnya, ternyata sekda sudah memblokir nomor WhatsApp wartawan. Sebelumnya ketika beberapa kali wartawan juga sempat menghubungi, namun seluler tidak diangkat.

Terkait anggaran tanggap bencana tahun anggaran 2020 sumber APBN yang ditransfer ke Pemkab Aceh Utara tidak dikerjakan ada apa dengan anggaran puluhan milyar tersebut, hingga pejabat Aceh Utara saling lempar bola dalam memberikan tanggapan.

Seperti diketahui, Anggaran Tanggap Darurat Sumber APBN Tahun 2020 yang di tempati di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Utara tidak dikerjakan.

Berdasarkan informasi yang diterima media ini, Anggaran yang di transfer oleh pemerintah pusat kepada pemerintah Aceh Utara senilai Rp16 milyar lebih ini mulai mencuat ke kalangan publik setelah pengesahan APBK tahun 2021 pada akhir desember lalu.

Anehnya, anggaran untuk penanganan bencana tersebut juga tidak dimasukkan kedalam (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) SILPA APBK tahun 2020 untuk dibahas oleh legislatif.

Kendati demikian, anggaran tersebut akan dikerjakan pada tahun 2021, hal ini menjadi tanda tanya di kalangan publik, apakah program anggaran ini masuk melalui pintu belakang (setelah Pengesahan APBK 2021) atau lahir melalui Peraturan Bupati (Perbub)?.