Koordinator Masyarakat Pengawal Otsus (MPO) Aceh, Syakya Meirizal menjadi narasumber peHTem edisi Senin 17 Mei 2021 Episode 39 dengan Tema: Benarkah Nasabah Bank Syariah Indonesia Di Aceh Terjajah? yang dipandu oleh host Indah Rastika Sari. Jangan lupa subsribe like share dan comment.

Breaking News

Wali Siswa Keluhkan Sejumlah Pungutan di SMAN 1 Lhokseumawe

Wali Siswa Keluhkan Sejumlah Pungutan di SMAN 1 LhokseumaweSaid Aqil Al Munawar
SMA 1 Lhokseumawe

LHOKSEUMAWE - Wali siswa Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Lhokseumawe mengeluhkan dugaan pungutan liar yang dilakukan pihak sekolah, dengan dalih untuk biaya OSIS hingga paket sembako Ramadhan. Keluhan ini disampaikan oleh beberapa wali siswa yang dengan sengaja menghubungi awak media di Lhokseumawe, Kamis, 8 April 2021.

Sabaruddin, salah satu wali siswa SMAN 1 Lhokseumawe, mengeluhkan adanya kutipan-kutipan tersebut lantaran kesulitan ekonomi selama pandemi. Sebelumnya dia mengaku tidak keberatan dengan kutipan yang dilakukan sekolah.

Pihak wali siswa juga diperintahkan oleh kepala sekolah untuk mengumpulkan paket sembako Ramadhan.

"Dengan dalih untuk dibagikan kepada siswa kurang mampu,” kata Sabaruddin.

Pemerintah secara tegas telah melarang pihak sekolah untuk mengutip iuran dalam bentuk apapun di lembaga pendidikan tersebut. Apalagi SMAN 1 Lhokseumawe, menurut Sabaruddin, merupakan penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp1,5 miliar per tahunnya.

“Setahu saya, dana BOS di sekolah SMAN 1 tersebut banyak, apalagi di masa pandemi ini sekolah diliburkan, kan bisa dana BOS digunakan untuk beli sembako untuk diberikan kepada siswa kurang mampu. Apalagi kegiatan OSIS di masa pandemi ini enggak ada kegiatan,” ujar wali siswa tersebut.

Informasi yang diperoleh wartawan menyebutkan, sembako yang dikumpulkan tersebut akan dibagikan kepada dewan guru dan siswa kurang mampu. Sementara biaya OSIS yang dibebankan per siswa mencapai Rp200 ribu.

“Setiap siswa disuruh membawa paket sembako, baik itu berupa gula minyak atau sirup, kalo sirup sudah ditentukan merk. Dan selama pandemi ini tidak ada kegiatan apapun di sekolah,” jelas
salah seorang wali siswa.

Kepala Sekolah SMAN 1 Lhokseumawe, Nurasma, M.Pd, yang dihubungi wartawan membenarkan adanya pengutipan biaya OSIS di sekolah yang dipimpinnya tersebut. Namun, selama pandemi, tidak ada siswa yang membayar iuran OSIS. Terkait jumlah iuran OSIS yang dibebankan kepada siswa, Kepsek Nurasma mengatakan hal tersebut merupakan urusan Bidang Kesiswaan.

Nurasma juga menyebutkan kutipan sembako bersifat sedekah dan akan diberikan kepada siswa yang kurang mampu.

"Sembako kita minta kumpulkan dari siswa kalangan mampu. Jadi yang tahu kategori siswa mampu, wali kelasnya masing-masing," kata Nurasma.

Dia mengaku pengumpulan sembako seperti itu sudah dilakukan sejak setahun lalu. Pihaknya bahkan sudah bermusyawarah dengan komite sekolah terkait sumbangan tersebut.

"Datang saja besok ke sekolah, ada pembagian sekalian meliput,” kata Nurasma.

Wartawan mencoba menghubungi Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lhokseumawe, Anwar untuk mengonfirmasi informasi tersebut. Namun, beberapa kali dihubungi, Anwar belum menjawab panggilan masuk dari wartawan.

Diketahui, larangan pengutipan iuran di sekolah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hal serupa juga disebutkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 44 Tahun 2012 tentang pungutan dan sumbangan biaya pendidikan pada satuan pendidikan.

Pasal 1 ayat (2) Permendikbud No 44/2012 telah dijelaskan, "Pungutan adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang dan/atau barang/jasa pada satuan pendidikan dasar yang berasal dari peserta didik atau orangtua/wali secara langsung yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan oleh satuan pendidikan dasar."

Terkait sumbangan juga dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Pasal 1 ayat 1 Permendikbud No 44/2012, yang bunyinya, "Sumbangan adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang dan/atau barang/jasa yang diberikan oleh peserta didik, orangtua/wali, perseorangan atau lembaga lainnya kepada satuan pendidikan dasar yang bersifat sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat, dan tidak ditentukan oleh satuan pendidikan dasar baik jumlah maupun jangka waktu."[]